Indonesia Tak Impor LNG Sepanjang 2025

Indonesia dipastikan tidak melakukan impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sepanjang 2025 setelah pemerintah berhasil mengoptimalkan produksi dan mengatur distribusi gas bumi domestik. Kepastian ini sekaligus membatalkan rencana impor sekitar 40 kargo LNG yang sempat disiapkan pada awal tahun untuk mengantisipasi potensi defisit pasokan dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut dicapai melalui pengendalian pasokan dan pemanfaatan seluruh produksi gas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan tetap menjalankan komitmen ekspor yang telah disepakati.

“Sekalipun di awal tahun ada dinamika tinggi untuk impor kurang lebih 40 kargo LNG, tetapi berkat kerja keras kita semua, di tahun 2025 tidak ada impor gas. Seluruh produksi kita pakai untuk dalam negeri dan sebagian diekspor,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja sektor ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (9/1/2026).

Baca Juga: Prioritas Domestik, Pemerintah Atur Ulang Alokasi Ekspor LNG 2026

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi lifting gas bumi Indonesia sepanjang 2025 mencapai rata-rata 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Dari total produksi tersebut, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 69 persen untuk kebutuhan domestik, sementara 31 persen dialokasikan untuk memenuhi kontrak ekspor jangka panjang.

Bahlil menjelaskan, pengelolaan gas bumi memiliki karakter berbeda dengan minyak mentah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Kondisi ini menuntut keseimbangan pasokan dan permintaan yang presisi agar tidak menimbulkan kekurangan maupun kelebihan pasokan dalam waktu singkat.

Penyerapan gas untuk pasar domestik pada 2025 didominasi oleh sektor industri dan pupuk yang menjadi tulang punggung program hilirisasi nasional. Porsi gas untuk hilirisasi mencapai 37 persen atau sekitar 2.091 billion British thermal unit per day (BBTUD). Selain itu, gas bumi juga dialokasikan untuk pembangkit listrik, jaringan gas rumah tangga, serta bahan bakar gas untuk sektor transportasi.

Baca Juga: Cegah Impor LNG, Pemerintah Didorong Perketat Kewajiban DMO Gas

Menurut Bahlil, kebijakan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah volatilitas harga energi global. Pada tahun-tahun sebelumnya, ketergantungan terhadap impor LNG sempat menjadi perhatian pemerintah karena berisiko memengaruhi stabilitas pasokan bagi sektor kelistrikan dan industri.

“Kita pastikan kebutuhan domestik menjadi prioritas utama, terutama untuk sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Bahlil.

Pemerintah menilai keberhasilan meniadakan impor LNG sepanjang 2025 menjadi indikator penguatan pengelolaan gas nasional, sekaligus menunjukkan peningkatan koordinasi antara produksi, distribusi, dan penyerapan gas bumi di dalam negeri.