Deforestasi Bertemu Cuaca Ekstrem Telan 1.117 Korban Jiwa hingga Hilangkan 157 Ribu Hektare Hutan

Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 4 Januari 2026, bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan 1.117 orang meninggal dunia, 148 orang dinyatakan hilang, sekitar 242 ribu warga mengungsi, serta 178.479 rumah rusak dari kategori ringan hingga berat.

Bencana terjadi hampir bersamaan di beberapa provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga meluas ke Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah.

Curah hujan ekstrem menjadi pemicu utama, namun besarnya dampak yang ditimbulkan memunculkan perdebatan mengenai faktor struktural yang memperparah bencana, khususnya kerusakan lingkungan dan deforestasi.

Pusat Riset Continuum INDEF merilis data persepsi publik di media sosial mengenai bencana banjir bandang yang menimpa beberapa wilayah tersebut.

Dalam pencarian data ini, Pusat Riset Continuum INDEF menggunakan teknik scraping berdasarkan keyword yang sudah ditentukan.

Lalu, data yang terkumpul akan difilter dari media dan bot dengan pendekatan machine learning untuk memastikan data yang dianalisis terhindar dari bias.

Data yang sudah terfilter akan menjadi input untuk analisis dengan pendekatan machine learning, seperti analisis sentimen, analisis topik, hingga analisis pengguna.

Hasil riset tersebut menunjukkan adanya persepsi publik yang menilai keterkaitan banjir dan longsor dengan degradasi hutan.

Baca Juga: Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Fasilitasi Pengiriman Bantuan ke Sumatra

Analisis terhadap 576.176 percakapan di Twitter/X dan YouTube sepanjang 23-30 November 2025 menunjukkan dominasi sentimen negatif dengan narasi “bencana merupakan hukuman alam atas keserakahan manusia”.

Hal ini merujuk pada maraknya deforestasi. Deforestasi dipandang sebagai penyebab utama melemahnya ketahanan alam, sementara masyarakat dinilai menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam percakapan publik tersebut, faktor cuaca ekstrem memang tetap muncul, termasuk hujan lebat dan siklon tropis.

Namun, kondisi alam tidak diposisikan sebagai penyebab tunggal. Banyak warganet menyoroti tata kelola sumber daya alam, pembukaan lahan, serta aktivitas ekonomi di wilayah hulu yang dianggap memperbesar risiko banjir dan longsor.

Data iklim turut memperkuat temuan tersebut. Di Aceh Utara, misalnya, curah hujan saat bencana mencapai 310,8 mm per hari atau sekitar 180 persen dari rata-rata bulanan 2023.

Lonjakan hujan juga tercatat di sejumlah wilayah lain, meski dengan variasi intensitas. Kondisi ini diperparah oleh kemunculan Bibit Siklon 95B di Selat Malaka yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025, sehingga meningkatkan suplai uap air dan memicu hujan sangat lebat di daratan Sumatera.

Namun, riset menegaskan bahwa hujan ekstrem hanya menjadi pemicu, bukan akar persoalan.

Penurunan tutupan hutan dalam jangka panjang telah melemahkan fungsi ekologis wilayah hulu, mulai dari daya serap air, stabilitas tanah, hingga kemampuan menahan limpasan permukaan.

Akibatnya, ketika hujan deras terjadi, banjir bandang dan longsor menjadi jauh lebih destruktif dibandingkan kondisi ketika hutan masih terjaga.

Berdasarkan data korban, iklim, dan deforestasi, penelitian Continuum INDEF menyimpulkan bahwa bencana di Sumatera merupakan akumulasi tekanan lingkungan jangka panjang yang kemudian dipicu anomali cuaca.

Dengan kata lain, besarnya dampak bencana menunjukkan turunnya kapasitas ekologis Sumatera sebagai benteng alami menghadapi risiko iklim ekstrem.

Baca Juga: INDEF Sebut MBG Bawa Dampak Ekonomi Besar

Selanjutnya, Continuum INDEF mendorong agar respons pascabencana tidak berhenti pada penanganan darurat dan rehabilitasi fisik semata.

Pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk BUMN, didorong untuk mengintegrasikan data risiko hidrometeorologis dan tutupan hutan dalam perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur, serta investasi strategis.

Selain itu, penguatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), reforestasi, serta penataan ulang izin pemanfaatan lahan di kawasan hulu dinilai krusial untuk menekan risiko bencana serupa di masa depan.

Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan pascabencana diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga mampu mengurangi risiko sistemik yang selama ini tersembunyi di balik kerusakan lingkungan.