Dalam Forum WEF, Meutya Hafid Tegaskan Kecepatan Digital ASEAN Diukur dari Pemerataan Akses

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tolok ukur kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN seharusnya tidak hanya dilihat dari besaran ekonomi digital atau penggunaan teknologi canggih. Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah seberapa luas manfaat dari teknologi tersebut dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Meutya saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?” di ajang World Economic Forum 2026 yang berlangsung di Davos. Kehadiran Menkomdigi dalam forum internasional tersebut membawa perspektif baru mengenai arah pengembangan digital di Asia Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Meutya menekankan bahwa poin utama yang perlu dikaji bukan sekadar persoalan apakah ASEAN sudah bergerak cepat. Hal yang lebih mendasar untuk dijawab adalah ke arah mana kecepatan tersebut ditujukan dan siapa sebenarnya yang mendapatkan keuntungan dari percepatan transformasi digital tersebut.

Meutya menyoroti bahwa narasi kecepatan digital kerap terjebak pada angka adopsi Artificial Intelligence (AI) dan nilai ekonomi digital.

Padahal, tantangan terbesar bagi Indonesia dan ASEAN adalah memastikan teknologi tersebut dapat diakses secara merata oleh ratusan juta penduduk di kawasan.

“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026).

Menurut Meutya, inklusivitas adalah bagian tak terpisahkan dari kesiapan digital.

Kecepatan infrastruktur tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan kecepatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.

Ia menekankan bahwa bonus demografi di kawasan Asia hanya akan menjadi keuntungan nyata jika dibarengi dengan keterampilan.

“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.

Menkomdigi menjelaskan bahwa ASEAN juga tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital di kawasan.

Kerangka kerja ini dirancang bukan sekadar sebagai perjanjian dagang, melainkan sebagai "sistem operasi" yang memperkuat konektivitas antarnegara.

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Keterampilan Inklusif untuk Cegah Ketimpangan Digital

Salah satu bukti nyata interoperabilitas ini adalah keberhasilan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat digunakan lintas negara, seperti di Thailand dan Malaysia.

Selain itu, posisi netral ASEAN juga dinilai sebagai kekuatan strategis yang membuka akses luas terhadap teknologi dan investasi dari seluruh dunia.

“Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya.