Ribuan Produk RI Masuk Bisa Masuk AS dengan Tarif 0%, Dari Minyak Sawit Hingga Kedelai Total 1.819 Produk!

Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken di Washington, D.C., akses pasar bagi ribuan produk Indonesia resmi diperluas.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Momen itu berlangsung dalam rangkaian agenda kunjungan kerja Prabowo di Amerika Serikat yang juga mencakup pertemuan bilateral dan forum internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang mendapat fasilitas bea masuk nol persen. Produk yang tercakup meliputi sektor pertanian hingga industri berteknologi tinggi.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” kata Airlangga.

Skema ini memberi peluang ekspor lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat. Sejumlah komoditas unggulan Indonesia kini memperoleh keunggulan harga dibanding periode sebelumnya.

Untuk sektor tekstil dan pakaian jadi, fasilitas diberikan melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Skema tersebut memungkinkan tarif nol persen dalam kuota tertentu yang disepakati kedua negara.

“ Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, kesepakatan ini juga memuat komitmen timbal balik dari Indonesia. Pemerintah menyatakan akan memberikan fasilitas tarif bagi sejumlah produk asal Amerika Serikat.

Komoditas seperti gandum dan kedelai termasuk dalam daftar yang memperoleh tarif nol persen. Kebijakan tersebut berdampak pada bahan baku industri pangan dalam negeri.

“Sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe,” kata dia.

Selain sektor barang fisik, kedua negara juga sepakat mengikuti posisi dalam forum World Trade Organization (WTO) terkait transaksi ekonomi elektronik. Artinya, tidak ada bea masuk atas arus perdagangan digital.

Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap transfer data lintas batas secara terbatas sesuai regulasi nasional. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengakui komitmen perlindungan data konsumen yang setara dengan standar Indonesia.

Pemerintah akan menerapkan strategic trade management untuk memastikan arus perdagangan tidak disalahgunakan. Mekanisme ini bertujuan menjaga keamanan sekaligus mendukung prinsip perdamaian dalam perdagangan internasional.

Kemudahan perizinan impor dan penyederhanaan standar barang industri serta pertanian asal AS juga menjadi bagian dari kesepakatan. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

“Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi,” kata Airlangga.

Perjanjian ART akan mulai berlaku 90 hari setelah proses hukum di masing-masing negara diselesaikan. Pemerintah Indonesia juga berencana berkonsultasi dengan DPR sebelum implementasi penuh dilakukan.

Dalam dokumen tersebut, kedua pihak memiliki ruang untuk melakukan perubahan melalui kesepakatan tertulis. Bahkan terdapat peluang penyesuaian tarif lebih rendah yang akan dibahas dalam Council Board yang akan dibentuk.

Baca Juga: Di Hadapan Pemimpin Dunia, Presiden Trump Sebut Presiden Prabowo Pemimpin Tangguh dan Dihormati Dunia

Kunjungan Prabowo ke Washington kali ini tidak hanya menandai penguatan hubungan diplomatik, tetapi juga restrukturisasi kerja sama ekonomi bilateral. Kesepakatan ART menjadi fondasi baru dalam arsitektur perdagangan Indonesia–Amerika Serikat.

Dengan skema timbal balik yang mencakup barang, jasa, dan ekonomi digital, perjanjian ini memperlihatkan arah integrasi yang lebih luas. Implementasinya akan menjadi penentu sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara.