AAUI Ragukan Kelayakan Asuransi Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai kelayakan skema asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius, terutama jika mengacu pada alokasi anggaran sekitar Rp15.000 per penerima. Hal ini menyusul meningkatnya sorotan atas kasus keracunanyang terjadi dalam pelaksanaan program.

Budi menyampaikan skala anggaran MBG yang besar turut menekan ruang fiskal sektor lain.

“MBG ini agak sulit ya. Kita harus jujur bahwa ini memakan 60% dari anggaran negara. Jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana indikator ekonomi yang lainnya bisa bergerak kalau 60% diambil di MBG,” ujarnya, dalam Konferensi Pers AAUI Triwulan IV 2025, Jumat (20/2/2026).

Baca Juga: Ternyata Sangat Penting Bagi Ekonomi, Ini Kata Purbaya Jika MBG Dihapus

Ia mengakui program MBG mendorong aktivitas pada sektor pangan seperti tepung, telur, dan daging. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas masih belum terkonfirmasi.

“Apakah itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu masih menjadi pertanyaan besar,” katanya.

Baca Juga: BGN Sudah Cairkan Rp32,1 Triliun dalam 1,5 Bulan untuk MBG

Terkait penjaminan risiko keracunan dalam program MBG, Budi menyatakan industri asuransi secara prinsip mampu memberikan perlindungan, namun harus memenuhi prasyarat tertentu.

“Saya katakan bisa, tapi tentunya dengan syarat dan kondisi yang harus datang dari kita. Tidak bisa kalau istilahnya penunjukan atau penugasan,” ujarnya.

Menurut Budi, skema yang berpotensi merugi akan menyulitkan perusahaan asuransi non-BUMN untuk menerima lini usaha tersebut. Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi apabila program menggunakan anggaran APBN.

“Apalagi kalau ini menggunakan anggaran APBN, prosesnya harus transparan dan governance-nya harus jalan, apakah melalui proses tender. Ini yang masih ngeri-ngeri sedap,” katanya.

Baca Juga: AAUI Ingatkan Risiko Kenaikan Limit Investasi Asuransi

Budi juga menyoroti ruang premi yang sangat terbatas dalam struktur anggaran MBG. Dengan alokasi Rp15.000 per kepala, ia mempertanyakan kelayakan penarikan premi asuransi tanpa mengganggu kualitas layanan.

“Kalau kita lihat dari APBN yang disisakan per kepala berapa Rp15 ribu dari asuransi mau dikutip berapa? Kan amsyong. Jadi kita juga harus realistis,” ujarnya.