Nezar Patria: Pers Berkualitas Berperan Jaga Kebenaran Informasi dan Perkuat Peradaban HAM

Pers yang berkualitas dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kebenaran informasi, sekaligus memperkuat peradaban yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Pemerintah menilai keberadaan jurnalisme yang berpegang pada prinsip verifikasi, menjadi kunci agar informasi yang beredar di ruang publik tetap akurat dan dapat dipercaya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan, sejak lama jurnalis dipandang sebagai bagian dari pembela HAM, karena perannya dalam mengungkap berbagai pelanggaran serta mengawasi jalannya kekuasaan.

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan jurnalis juga merupakan human rights defenders."

"Wartawan melaporkan pelanggaran HAM, menjadi watchdog terhadap kekuasaan, dan mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya dalam Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta Pusat, Rabu (11/03/2026).

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah lanskap media saat ini.

Jika sebelumnya peran pembela HAM lebih banyak dilakukan oleh jurnalis, kini masyarakat luas juga dapat menyuarakan isu-isu tersebut melalui berbagai platform digital.

Meski demikian, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu memiliki standar verifikasi yang kuat.

Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Jika dahulu media mainstream membentuk opini publik, sekarang media sosial juga membangun persepsi."

"Dalam situasi ini, apa yang salah bisa tampak benar, dan apa yang hitam bisa terlihat putih,” urainya.

Karena itu, Nezar menegaskan pentingnya jurnalisme berkualitas yang tetap memegang teguh prinsip verifikasi dalam setiap proses pemberitaan.

Menurutnya, standar tersebut menjadi fondasi utama agar media tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel bagi publik.

Baca Juga: Dewan Pers Soroti Dampak Perjanjian Perdagangan RI–AS terhadap Industri Media

Ia juga berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara media dan berbagai pemangku kepentingan di bidang HAM, untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat di Indonesia.

"Melalui program kolaborasi antara media dan agenda pembangunan HAM ini, saya berharap tercipta ekosistem media yang sehat, sehingga arus informasi di ruang publik dapat mendukung demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta memperkuat peradaban Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan," paparnya. (*)