Purbaya Siapkan Skenario Efisiensi Anggaran Jilid 2 demi Jaga Defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skenario efisiensi anggaran jilid 2 untuk menjaga ketahanan fiskal nasional. Langkah ini ditujukan untuk mencegah pelebaran defisit APBN 2026 agar tidak melampaui ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Skenario penghematan disiapkan menyusul eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut diprediksi akan turut mendongkrak beban anggaran subsidi BBM dan energi di dalam negeri secara signifikan.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target penghematan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp80 triliun melalui Menteri Sekretaris Negara. Kini, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun dari sektor lain.

Sumber efisiensi tambahan tersebut berasal dari rasionalisasi program Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Potensi pengurangan anggaran ini muncul dari evaluasi teknis terhadap frekuensi distribusi makanan kepada masyarakat.

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Biasanya seminggu 6 hari, dia [Kepala BGN] bilang akan jadi 5 hari," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Penyesuaian jadwal pemberian makanan pada hari Sabtu tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp40 triliun.

Bendahara negara menyatakan bahwa inisiatif pemangkasan ini bukan merupakan instruksi langsung dari Kementerian Keuangan. Langkah tersebut murni datang dari evaluasi internal Badan Gizi Nasional guna menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

Pihak pengelola program dinilai sangat kooperatif dalam melakukan optimalisasi anggaran di tengah tekanan global yang terjadi. "Bukan saya yang memotong, mereka juga melakukan efisiensi dengan keadaan seperti sekarang," tegas Purbaya kepada awak media.

Opsi perubahan frekuensi distribusi program MBG tersebut saat ini masih berstatus sebagai usulan resmi. Keputusan final mengenai implementasi kebijakan tersebut tetap menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain program MBG, Kementerian Keuangan juga mematangkan skema penyisiran anggaran operasional di seluruh instansi pemerintah. Fokus utama penyisiran adalah biaya operasional kantor melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere secara meluas.

Pemerintah juga akan meninjau kembali usulan Anggaran Belanja Tambahan yang diajukan dalam pagu masing-masing kementerian. Kebijakan efisiensi ini akan diterapkan secara merata tanpa terkecuali kepada seluruh lembaga negara.

Langkah tegas diambil karena banyak instansi justru meminta tambahan dana ketika diminta melakukan evaluasi anggaran secara mandiri. Purbaya memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh dalam menetapkan besaran pemotongan belanja di setiap kementerian.

"Saya simpulkan kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda, ya sudah dari saya nanti anda atur," ujar Purbaya. Ia menekankan bahwa otoritas fiskal harus bertindak cepat demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Baca Juga: MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Purbaya Sebut Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Pasar dan publik diminta untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kebijakan pengetatan anggaran yang sedang berlangsung. Langkah penghematan ini disebut sebagai tindakan antisipatif agar kondisi fiskal tetap berada dalam koridor yang sehat.

Efisensi belanja kementerian dan lembaga dianggap sudah memberikan bantalan yang cukup bagi ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah optimis bahwa postur APBN tetap kuat menghadapi ketidakpastian harga komoditas energi global hingga akhir tahun.