Suarakan Reformasi, Amerika Serikat Dorong Transisi Politik di Venezuela dan Kuba

Amerika Serikat kembali menegaskan pengaruhnya dalam kawasan dari Amerika Latin. Ia baru-baru ini mendorong adanya transisi politik di Kuba dan Venezuela.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio menyatakan bahwa pihaknya ingin melihat fase transisi politik dengan melalui dulu pemilu bebas dan adil terjadi di Venezuela. ia menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu, namun tidak boleh diabaikan.

Baca Juga: Konflik Iran Buka Tabir, Amerika Serikat Enggan Tegaskan Komitmen Melindungi NATO

Rubio mengatakan bahwa pada akhirnya negara tersebut harus mencapai tahap transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis. Ia menekankan pentingnya kesabaran, namun juga mengingatkan agar tidak bersikap pasif terhadap perkembangan di negara tersebut.

"Pada akhirnya, akan ada fase transisi. Akan ada pemilihan umum yang bebas dan adil di Venezuela. Dan titik itu harus tiba. Kita harus bersabar, tetapi kita juga tidak boleh berpuas diri," kata Rubio.ba Juga Disorot

Selain Venezuela, Rubio juga menyoroti kondisi dari Kuba. Ia menilai bahwa negara tersebut membutuhkan reformasi ekonomi dan politik secara bersamaan. Menurutnya, perbaikan ekonomi tidak akan efektif tanpa perubahan dalam sistem pemerintahan.

"Kuba membutuhkan dua hal, reformasi ekonomi dan reformasi politik, kita tidak dapat memperbaiki ekonomi mereka jika kita tidak mengubah sistem pemerintahan mereka," kata Rubio.

Kuba saat ini menghadapi krisis energi serius akibat terhentinya pasokan minyak dari Venezuela. Situasi tersebut telah menyebabkan pemadaman listrik luas, gangguan layanan publik hingga risiko kesehatan meningkat, terutama bagi pasien rentan.

Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan operasi militer untuk menangkap sosok dari Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Pasca penangkapannya, pemerintahan sementara dipimpin oleh Delcy Rodríguez.

Pemerintahan Rodríguez berjalan dengan pengawasan dari Amerika Serikat. Hal itu dinilai sebagai bagian dari proses transisi yang sedang berlangsung. Namun, langkah ini juga menuai kritik internasional, termasuk dari lembaga dunia yang menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional.

Baca Juga: Amerika Serikat Peringatkan Taiwan: Belajar dari Hong Kong Soal Ambisi China

Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai pendekatan tersebut mencerminkan strategi yang terlalu agresif, terutama terkait penguasaan sumber daya energi. Langkah Washington juga dinilai berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik di Amerika Latin.