Kejar Target 1 Juta Ton Aluminium, Dirut Inalum Ungkap Sederet Kebutuhan Strategis Perusahaan

PT Inalum (Persero) tengah memacu peta jalan (roadmap) besar untuk meningkatkan kapasitas produksi aluminium nasional secara drastis, dari 275.000 ton menjadi 1 juta ton per tahun pada 2030.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita menegaskan, pencapaian target ambisius tersebut memerlukan dukungan integrasi hulu ke hilir yang kuat, kepastian pasokan energi, serta perlindungan regulasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Melati menjelaskan lompatan kapasitas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, dan menekan ketergantungan impor aluminium yang saat ini masih mengisi sekitar 54% kebutuhan domestik.

“Kami saat ini sedang berusaha meningkatkan kapasitas dari 275.000 ton per tahun menjadi 1 juta ton di tahun 2030,” ujar Melati di Gedung DPR, Jakarta, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan utama pertama adalah kepastian pasokan bahan baku bauksit.

Inalum berharap bisa memanfaatkan bauksit dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) di bawah grup MIND ID, khususnya PT Antam, dengan perkiraan kebutuhan mencapai 180 juta ton bauksit.

Melati menekankan, kunci keberhasilan target ini terletak pada keberhasilan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase I dan II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Proyek ini akan memproses bauksit menjadi alumina, yang kemudian diolah menjadi aluminium.

“Dengan membuat refinery alumina dan memprosesnya menjadi aluminium, ini bisa memberikan tujuh nilai tambah hingga 70 kali lipat."

"Jadi ke depannya salah satu item yang kami sangat ingin miliki ke depannya itu setelah pasca 2030 adalah untuk flat and sheet, sehingga kita bisa masuk ke industri aviasi dan kemudian juga peruntukan super alloy untuk aluminium," imbuhnya.

Kebutuhan Energi dan Infrastruktur

Selain bahan baku, Melati menyoroti kebutuhan energi yang masif dan kompetitif.

Saat ini, smelter Kuala Tanjung didukung oleh PLTA Asahan.

Namun, untuk pengembangan smelter baru di Mempawah (Smelter 2), Inalum membutuhkan dukungan pembangkit listrik (PLTU) berkapasitas 1,2 GW yang dikerjakan bersama mitra strategis.

“Penetapan harga batu bara DMO (Domestic Market Obligation) sangat diperlukan, agar tarif listrik tetap kompetitif untuk operasional smelter kami selama 30 tahun ke depan,” jelas Melati.

Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur logistik terpadu, terutama optimalisasi Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran distribusi alumina dari refinery ke smelter dan ke pasar global.

Desakan Moratorium Smelter Baru

Di sisi kebijakan, Melati menegaskan Inalum membutuhkan proteksi pasar melalui kebijakan moratorium pembangunan smelter aluminium baru oleh pihak lain.

Menurutnya, tanpa kontrol dari pemerintah, Indonesia terancam mengalami overcapacity yang dapat menjatuhkan harga dan mempercepat penipisan cadangan bauksit nasional.

"Kemudian juga dukungan pada koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait, khususnya pada penetapan moratorium sementara untuk pembangunan alumina refinery dan smelter aluminium baru, guna memprioritaskan optimalisasi refinery dan smelter yang telah ada serta melakukan evaluasi kebutuhan nasional secara berkala."

Baca Juga: Inalum Bidik FID PLTU 1,2 GW Mempawah Tahun Ini

"Ini menjadi concern sangat besar untuk kami, karena salah satu investasi kami smelter aluminium Mempawah itu memiliki ke ekonomi umur keekonomian 30 tahun,” ucapnya.

Hingga saat ini, Inalum terus mempercepat pembangunan SGAR Fase 2 dengan estimasi pendanaan mencapai USD 882 juta atau sekitar Rp14,8 triliun, untuk memastikan rantai pasok 1 juta ton aluminium tersebut dapat terealisasi tepat waktu. (*)