Menteri Agama Soroti Ketimpangan Program Makan Bergizi Gratis di Madrasah

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan adanya ketimpangan tajam dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan program tersebut di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10 hingga 12 persen.

Capaian tersebut tertinggal jauh dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80 persen. Selain itu, Nasaruddin menilai anak-anak madrasah secara ekonomi merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama,” ujar Nasaruddin, Senin (6/4/2026). Di samping itu, ekosistem pesantren diklaim paling siap menjalankan program ini karena sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran total sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026 guna mengatasi berbagai ketimpangan. Terlebih lagi, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program digitalisasi pembelajaran senilai Rp10,9 triliun.

Digitalisasi dianggap krusial untuk menghapus jurang kualitas kompetensi teknologi antara siswa madrasah dan sekolah umum. Selain itu, disparitas infrastruktur di wilayah pelosok masih menjadi tantangan besar bagi pendidikan keagamaan.

Kemenag juga memprioritaskan anggaran sebesar Rp13,7 triliun untuk program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Di samping itu, dana ini menyasar perbaikan sarana pada 7.131 lembaga pendidikan lintas agama.

Perbaikan fisik akan mencakup ribuan madrasah serta ratusan sekolah Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha. Terlebih lagi, langkah ini bertujuan memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) di tingkat nasional.

Nasaruddin menegaskan bahwa siswa di bawah naungan Kemenag harus memiliki akses fasilitas yang setara. Selain itu, dukungan fiskal dari pemerintah sangat dinantikan untuk mewujudkan transformasi pendidikan inklusif.

Baca Juga: Distribusi MBG Bermasalah, Siswa Dipaksa Menyeberang Jalan Ambil Makanan

Keberlanjutan mimpi digitalisasi dan pemerataan nutrisi kini bergantung pada persetujuan pihak legislatif. Di samping itu, Kemenag berkomitmen mengawal transparansi penggunaan anggaran jumbo tersebut di lapangan.

Inisiatif ini diharapkan mampu memacu kualitas SDM agar lebih kompetitif di kancah global. Dengan demikian, seluruh anak bangsa dapat merasakan manfaat pembangunan pendidikan tanpa adanya diskriminasi fasilitas.