Harga BBM Berpotensi Naik Meski Perang Usai

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan tetap mengalami kenaikan meskipun perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah berakhir. 

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai pemulihan produksi minyak mentah di Timur Tengah akan tetap terhambat meski konflik mereda, sehingga pasokan global berisiko tersendat selama berbulan-bulan.

Kondisi tersebut akan mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Dalam beberapa minggu ke depan, PT Pertamina (Persero) berpotensi menaikkan harga BBM nonsubsidi sekitar 10%. 

"Saya rasa enggak sampai satu bulan atau mingguan lah, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM," ucapnya, dikutip dari BBC News Indonesia, Selasa (7/4).

Anthony menambahkan, Pertamina saat ini belum menaikkan harga BBM nonsubsidi karena masih memiliki stok lama. Namun jika stok tersebut habis, Pertamina akan menggunakan harga baru yang lebih tinggi. “Kemungkinan besar kenaikannya sekitar 10%, itu masih masuk akal,” tandasnya.

Diketahui, Pertamina saat ini menanggung selisih harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Untuk sementara, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM, baik nonsubsidi maupun subsidi, demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

"Sementara, sepertinya Pertamina (yang menanggung), sementara ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta.

Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pertamina saat ini masih cukup kuat untuk menopang kenaikan harga minyak dalam jangka pendek, didukung oleh pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah yang berjalan lancar.

"Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, dan kompensasi kita bayar tiap bulan 70 persen terus menerus," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Batasi Konsumsi BBM Subsidi Kendaraan Pribadi hingga Akhir Mei 2026

Baca Juga: Pembelian BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter Berlaku 2 Bulan

Dengan skema tersebut, likuiditas Pertamina tetap terjaga sehingga mampu menahan beban selisih harga BBM tanpa langsung membebani anggaran negara. "Jadi keuangan Pertamina amat baik, untuk absorb itu jangka waktu pendek enggak masalah," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui dalam jangka panjang beban tersebut tetap akan berdampak pada anggaran pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi. Tambahan beban ini masih dalam batas aman defisit APBN sesuai undang-undang, yakni dari 2,68 persen PDB menjadi sekitar 2,9 persen.