Kerja Sama Energi dengan Rusia Dinilai Taktis, tapi Perlu Diiringi Reformasi Sektor Domestik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev menyepakati kerja sama suplai minyak mentah (crude), LPG, serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage). Kalangan pakar dan peneliti energi menilai bahwa langkah tersebut sebagai keputusan taktis. 

Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ridho Hantoro, menilai tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah rasional dalam konteks diversifikasi energi nasional. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas opsi pasokan sekaligus mengurangi risiko konsentrasi impor yang selama ini menjadi salah satu kerentanan Indonesia.

“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ridho juga memberikan penilaian positif terhadap rencana pembangunan fasilitas storage yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut. Ia menilai penguatan infrastruktur penyimpanan merupakan langkah yang lebih fundamental dibanding sekadar menambah volume pasokan energi.

“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata dia.

Meski demikian, Ridho mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada capaian diplomatik. Ia menekankan pentingnya indikator teknis dalam implementasi, seperti harga pasokan yang kompetitif, kesesuaian jenis crude dengan kilang domestik, hingga efektivitas LPG dalam menekan impor.

“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” tegasnya.

Lebih jauh, Ridho menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Ia menilai tambahan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tanpa diiringi penguatan sektor energi domestik.

“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, dosen dan peneliti kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya, Ahmad Nizar Hilmi, juga mengapresiasi langkah pemerintah. Ia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang memengaruhi arah kebijakan domestik.

“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” ujarnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Revisi RUPTL 2025-2034 untuk Percepat Transisi Energi

Di sisi lain, ia menilai kebijakan tersebut tetap relevan sebagai langkah stabilisasi di tengah tekanan global. Menurutnya, energi merupakan komoditas politik yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi.

“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” pungkasnya.