Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ultimatum Prabowo ke Pengusaha: Keruk Kekayaan RI, Jangan Parkir Dana di Luar Negeri!

        Ultimatum Prabowo ke Pengusaha: Keruk Kekayaan RI, Jangan Parkir Dana di Luar Negeri! Kredit Foto: Sekretariat Kabinet
        Warta Ekonomi, Cilacap -

        Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras terhadap pelaku usaha yang menikmati konsesi sumber daya alam namun tidak menempatkan devisa hasil usahanya di dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan Presiden saat meresmikan groundbreaking Hilirisasi Nasional Tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

        Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti ketimpangan nasionalisme di kalangan pemain komoditas yang selama ini didukung penuh oleh fasilitas negara. Ia menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap praktik yang merugikan likuiditas nasional tersebut.

        "Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasihm konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," tegas Presiden Prabowo secara lugas.

        Baca Juga: Prabowo Targetkan 6 Fase Hilirisasi Rampung Tahun ini

        Menurutnya, pola hubungan ekonomi yang hanya mengeksploitasi tanpa retensi kekayaan di dalam negeri harus segera diakhiri. "Saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," imbuhnya.

        Ultimatum untuk Teknokrat & Pengusaha

        Tak hanya menyasar pengusaha, Presiden juga memberikan peringatan kepada para ilmuwan dan teknokrat yang bekerja di sektor-sektor strategis. Ia meminta merekamuntuk menjadi "profesor merah putih" yang membela kepentingan rakyat, bukan menjadi alat untuk melegalkan pelarian kekayaan negara.

        "Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Saya tidak akan toleransi mereka yang tidak patriotik. Sepintar apa pun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain," kata Prabowo memberikan pesan ultimatum.

        Target 6 Tahap Groundbreaking

        Kritik tajam tersebut menjadi motor penggerak percepatan program hilirisasi. Presiden menargetkan rangkaian groundbreaking proyek strategis tidak berhenti di tahap kedua, melainkan akan dipacu hingga enam tahapan sepanjang tahun ini dengan target ambisius.

        “Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek. Tahun ini juga kita akan tambah, mungkin ada tahap ke-4, ke-5, ke-6; Insya Allah tahun ini juga semuanya. Mungkin kita akan capai 30-40 proyek besar,” jelas Prabowo.

        Di sisi lain, CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, melaporkan bahwa secara teknis saat ini sudah ada 30 proyek yang masuk dalam pipeline tiga fase awal. Rosan mengonfirmasi bahwa setelah fase kedua (13 proyek), pemerintah segera mengeksekusi fase ketiga.

        “Masih ada fase ketiga yang akan kita rencanakan, saat ini sudah tercatat ada 6proyek hilirisasi nasional. Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang akan terus berkembang berjalan,” lapor Rosan kepada Presiden.

        Baca Juga: Danantara Eksekusi 13 Proyek Hilirisasi Tahap II Senilai Rp 116 Triliun

        Rosan menambahkan, realisasi 13 proyek di Tahap II ini saja diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. “Proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600.000 orang. Selain itu, dari pembangunan fasilitas di Cilacap dan Dumai, ini akan mengurangi impor kurang lebih 1,25 miliar dolar per tahunnya,” ungkapnya.

        Melalui sinergi Danantara dan kementerian terkait, Rosan memastikan setiap mandat Presiden untuk mengelola aset secara akuntabel akan dijalankan demi menjaga kedaulatan ekonomi. “Hilirisasi adalah mesin kemakmuran Indonesia ke depannya,” tutup Rosan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: