Polemik Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu, Mensos Minta Masukan KPK

Polemik harga pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat mendorong Kementerian Sosial mengambil langkah lanjutan dengan melibatkan lembaga pengawas. Pemerintah berupaya memastikan proses pengadaan berjalan transparan di tengah sorotan publik yang terus berkembang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dilakukan untuk meminta masukan sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan barang.

"Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," kata Saifullah dikutip dari ANTARA.

Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut datang dari pihaknya sebagai bentuk kehati-hatian.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh data dan proses pengadaan akan dipaparkan secara terbuka. Termasuk pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

"Jadi, pendapatnya KPK sangat kami dengarkan dan kami akan tindak lanjuti untuk supaya lebih tahu," ujarnya.

Masukan dari KPK dinilai penting untuk memperbaiki sistem pengadaan ke depan.

Meski berada dalam sorotan, Kementerian Sosial memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai aturan. Penetapan harga disebut dilakukan melalui survei pasar dan mekanisme yang berlaku.

Data realisasi pengadaan juga mulai dipaparkan ke publik sebagai bentuk transparansi. Langkah ini dilakukan untuk meredam dugaan penggelembungan harga yang sempat mencuat.

Untuk sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp700.000 dengan realisasi lelang sekitar Rp640.000. Sementara sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300.000 dari pagu Rp500.000, dan jenjang SD sebesar Rp250.000.

Kementerian Sosial juga menjelaskan bahwa setiap siswa menerima empat jenis sepatu dengan fungsi berbeda. Mulai dari sepatu harian, olahraga, hingga sepatu dinas yang digunakan dalam kegiatan resmi.

Di sisi lain, isu yang berkembang di media sosial turut dipicu oleh beredarnya foto lama pemberian sepatu. Foto tersebut menampilkan Mensos bersama Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan terpisah.

Baca Juga: Heboh Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Netizen Nemu Harga Asli Rp180 Ribu! Gus Ipul Klarifikasi

Pemerintah menegaskan bahwa sepatu dalam foto tersebut bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial. Melainkan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada waktu sebelumnya.

Dengan melibatkan KPK, pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat dijawab secara objektif. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program Sekolah Rakyat.

Ke depan, penguatan tata kelola pengadaan dinilai menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program sosial. Pemerintah menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi prioritas utama.