Imbas Krisis Timur Tengah, Sektor Manufaktur Malaysia Terpukul Parah

Gejolak krisis geopolitik di Timur Tengah mulai memberikan pukulan telak bagi sektor manufaktur Malaysia. Gangguan logistik dan lonjakan biaya pengiriman global kini telah merambat ke seluruh rantai pasok industri, mengancam ketersediaan bahan baku, arus kas perusahaan, hingga stabilitas tenaga kerja.

Peringatan serius ini disuarakan oleh Federasi Manufaktur Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturing/FMM) pada Kamis (7/5/2026). Berdasarkan hasil survei terbaru yang melibatkan 225 perusahaan manufaktur, sebanyak 72 persen responden melaporkan terjadinya pemburukan kondisi bisnis sejak awal April lalu.

Dari jumlah tersebut, 22 persen di antaranya menyebut penurunan yang terjadi sudah masuk ke tahap yang sangat signifikan.

Masalah kelangkaan pasokan menjadi salah satu keluhan utama. Survei mencatat 70 persen produsen tengah berjuang menghadapi krisis bahan baku. Tingkat persediaan barang di gudang pun kian menipis.

Baca Juga: Negara Asia Wajib Waspada, Chevron Peringatkan Krisis Minyak Akibat Penutupan Selat Hormuz

Sebanyak 40 persen perusahaan mengaku hanya memiliki stok material esensial untuk satu hingga dua bulan ke depan, sementara 29 persen lainnya berada dalam kondisi lebih kritis dengan cadangan yang hanya cukup untuk dua hingga tiga pekan.

Krisis rantai pasok ini diperparah oleh terganggunya rute pelayaran internasional. Sebanyak 86 persen responden mengeluhkan waktu transit yang jauh lebih lama karena kapal kargo terpaksa dialihkan memutar melewati Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di ujung selatan Afrika.

Akibat pengalihan rute ini, durasi pengiriman barang dari Malaysia ke Eropa yang biasanya hanya memakan waktu 25 hingga 30 hari, kini membengkak menjadi 35 hingga 45 hari.

Kondisi ini secara otomatis mendongkrak ongkos logistik, di mana 87 persen perusahaan mengaku harus menanggung biaya pengiriman yang jauh lebih mahal dibandingkan sebelum krisis Timur Tengah meletus.

Rentetan gangguan operasional ini pada akhirnya mencekik likuiditas perusahaan. Survei FMM mengungkap bahwa 68 persen produsen kini menghadapi tekanan modal kerja dan arus kas (cash flow).

Bahkan, 13 persen di antaranya menggambarkan situasi keuangan mereka cukup parah hingga menghambat pembayaran kepada pemasok dan membatalkan pemenuhan pesanan pelanggan.

Efek domino dari krisis ini pun mulai mengancam nasib para pekerja. Sebanyak 28 persen perusahaan manufaktur menyatakan telah mengimplementasikan atau sedang merencanakan penyesuaian jumlah tenaga kerja, termasuk opsi pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk efisiensi di tengah krisis.

"Survei ini membuktikan bahwa konflik tersebut tidak lagi hanya berimbas pada tarif angkutan dan biaya logistik. Saat ini, konflik telah menekan angka produksi, melemahkan pesanan, membebani keuangan perusahaan, dan secara nyata membahayakan lapangan pekerjaan," urai FMM dalam pernyataan resminya.