Diduga Suap hingga Hina MBG, ASN Beasiswa Luar Negeri Dipanggil Pulang

Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, mengungkap adanya dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementeriannya yang dipanggil pulang dari luar negeri karena diduga terlibat persoalan serius.

Satu ASN yang tengah menjalani pendidikan di Jepang diduga terseret kasus suap, sementara ASN lainnya yang sedang kuliah di London disebut melakukan pelanggaran etik, mulai dari flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada dua ASN yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap ya. Ada laporan macam-macamlah. Kita panggil pulang. Itu yang di Jepang, yang baru kita panggil pulang,” kata Dody kepada wartawan, dikutip Senin (18/5).

Dody menjelaskan, ASN yang berada di Jepang saat ini juga sudah dipanggil aparat penegak hukum (APH). Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail perkara yang menyeret pegawai tersebut karena kasusnya telah masuk ranah penegakan hukum.

Baca Juga: Prabowo Siap Copot Pengelola MBG Bermasalah: Imannya Tidak Kuat Berurusan dengan Uang

“Yang satu dipanggil karena masalah suap sih, kemudian dipanggil oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Kita menjembatani doang. Saya nggak tahu, suapnya seperti apa nggak tahu,” terangnya.

Meski begitu, Dody menegaskan status perkara tersebut masih sebatas dugaan dan belum diputuskan secara hukum.

“Masih dugaan, masih dugaan. Yang flexing itu sudah ada buktinya, tinggal kita kemudian mengonfirmasi dan apa, menjatuhkan hukuman,” ujarnya.

Sementara itu, ASN yang menempuh pendidikan di London dipanggil pulang karena diduga kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial hingga melontarkan komentar yang dianggap menghina program MBG.

“Masalah etik, sering flexing, terus sampai menghina program prioritas pemerintah namanya MBG. Jadi saya pikir perilaku-perilaku seperti ini nggak bolehlah,” ungkap Dody.

Ia menyebut ASN tersebut saat ini dalam proses pemanggilan kembali ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan.

"Kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," jelasnya.

Baca Juga: Seleksi ASN 2026 Berubah, Uji Kompetensi Kini Pakai Sistem Digital

Menurut Dody, tindakan kedua ASN tersebut dinilai mencederai kepercayaan masyarakat karena pendidikan mereka dibiayai oleh negara melalui beasiswa.

"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang nggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," terang Dody.

Kementerian PU saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum sebelum menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua ASN tersebut.