Rupiah Melemah hingga Rp17.600 per Dolar AS, Anggota DPR Minta Gubernur BI Tanggung Jawab

Rapat Kerja antara Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI pada Senin (18/5/2026) diwarnai kritik tajam terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam waktu belakangan ini.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, menilai kondisi pelemahan rupiah saat ini menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di level 5,61%.

Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi nasional tercatat cukup tinggi, nilai tukar rupiah justru melemah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar AS atau menjadi salah satu titik terendah sepanjang sejarah.

“Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” kata Perry. 

Selain terhadap dolar AS, Primus menilai rupiah juga mengalami pelemahan terhadap berbagai mata uang utama dunia seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, euro hingga dolar Hong Kong.

Ia membandingkan nilai tukar rupiah terhadp euro pada awal 2006 yang masih berada di kisaran Rp7.000, sementara kini mendekati Rp19.000 hingga Rp20.000 per euro.

Primus pun mempertanyakan kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

“Apa yang terjadi saat ini? menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan credibilitasnya,” tuturnya. 

Baca Juga: Rupiah Melemah Parah, Ucapan Prabowo Soal Dolar Kini Viral: Wallahi We’re Doomed

Baca Juga: Analis Sebut Rupiah Dibuka Anjlok Karena Sentimen Pernyataan Prabowo

Dalam pernyataannya, Primus bahkan meminta Gubernur BI Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab dan gentleman apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Pak Perry (Gubernur BI) yang saya hormati kadang, kadang Pak kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri,” tegasnya.

Meski demikian, Primus menegaskan usulan tersebut bukan dimaksudkan sebagai penghinaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagaimana yang menurutnya lazim terjadi di sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan.