Anggaran MBG Dipotong Rp67 Triliun, Purbaya: Jadi Jangan Nyalah-nyalahin Lagi

Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp67 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan itu diambil di tengah upaya memperbaiki pengelolaan sekaligus meningkatkan efisiensi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG. Menurutnya, langkah tersebut justru dilakukan agar penggunaan dana menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo agar dana yang dikelola Badan Gizi Nasional dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu tujuan utama program.

Baca Juga: Publik Jangan Panik! Purbaya Jelaskan Bedanya Kondisi Ekonomi 2026 dan Krisis 1998

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” ujar Purbaya.

Pemerintah, lanjut dia, saat ini masih menghitung formula terbaik agar biaya program bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan pemberian makanan bergizi kepada para siswa.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” terang Purbaya.

Diketahui, realisasi program MBG hingga 30 April 2026 sudah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk menjangkau 61,96 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Jujur Alasan Pertahankan Program MBG Meski Sudah Banjir Hujatan

Pelaksanaan program juga didukung oleh 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah wilayah.

Purbaya memastikan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi dan menerima berbagai masukan agar program unggulan tersebut bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran ke depan.