IESR Tolak ‘Alasan Petir’ di Balik Blackout Sumatra, Soroti Molornya Tol Listrik 500 kV

Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatra memicu alarm merah bagi iklim investasi dan ketahanan energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti secara tajam dan mempertanyakan klaim awal yang menjadikan cuaca buruk serta sambaran petir sebagai ‘kambing hitam’ lumpuhnya sistem kelistrikan regional.

Bagi ekosistem industri dan investor, keandalan pasokan listrik adalah indikator mutlak. IESR menilai, dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak memicu efek domino yang memadamkan banyak provinsi sekaligus.

CEO IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pihaknya menduga akar persoalan ini jauh lebih struktural. Insiden ini membongkar potensi kerentanan sistemik, mulai dari lemahnya redundansi jaringan transmisi, terjadinya bottleneck, minimnya cadangan daya, hingga rapuhnya sistem proteksi grid.

“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya, mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi? Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan transparan,” tegas Fabby dikutip dari keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga: Pasokan Listrik Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu Berangsur Normal, PLN Fokus Kejar Sisa Beban

Insiden blackout lintas provinsi ini membawa implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia. Tingginya penetrasi pusat data (data center), elektrifikasi sektor industri, hingga pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sangat bergantung pada grid (jaringan) yang fleksibel dan resilien. Pemadaman massal ini berisiko menggerus kepercayaan investor.

Oleh karena itu, IESR mendesak Kementerian ESDM sebagai regulator untuk menggelar audit teknis secara independen dengan melibatkan pakar non-pemerintah. Investigasi ini wajib membedah data teknis mendalam, seperti relay logs, SCADA, hingga performa operasi pembangkit, dan hasilnya harus dibuka secara transparan kepada publik guna perbaikan kelembagaan.

Dari kacamata infrastruktur, IESR menyoroti tertundanya penyelesaian proyek jaringan transmisi 500 kV rute Lahat–Medan yang seharusnya rampung pada 2019. Molornya proyek penyangga ini membuat ketahanan listrik Sumatra sangat rentan.

“Jaringan transmisi 500 kV ini seharusnya menjadi tol listrik di sistem Sumatra. Akibat tertundanya proyek ini, sistem masih terlalu bergantung pada backbone 275 kV. Efeknya, ketika satu koridor terganggu, dampaknya jauh lebih mudah menyebar,” papar Fabby.

Baca Juga: Listrik Padam di Sumatera Telan Korban Jiwa di Sumbar dan Sumut

Atas kelumpuhan ekonomi yang terjadi, IESR mendesak PLN segera membayarkan kompensasi kepada pelanggan terdampak sesuai ketentuan Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Blackout ini memicu kerugian ekonomi signifikan bagi pelaku usaha, industri, hingga hilangnya pendapatan PLN sendiri dari listrik yang gagal tersalurkan (energy not served).

Sebagai langkah antisipasi masa depan, IESR merekomendasikan pelaku bisnis dan sektor rumah tangga menengah atas untuk beralih menggunakan PLTS atap yang diintegrasikan dengan Battery Energy Storage System (BESS). Solusi ini jauh lebih kompetitif guna menjaga ketahanan operasional bisnis ketimbang mengandalkan genset BBM yang mahal saat krisis pasokan terjadi.