DPR Ungkap 3 Masalah Besar MBG yang Harus Dibereskan Kepala BGN Baru

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diterpa berbagai persoalan. Setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terseret kasus dugaan korupsi, DPR kini menyoroti sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan oleh pimpinan baru.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menyambut baik penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Menurutnya, Nanik merupakan sosok yang memahami kondisi lapangan karena selama menjabat wakil kepala BGN aktif memantau pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Yahya menilai pengalaman Nanik turun langsung ke lapangan menjadi modal penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul selama program MBG berjalan. Pengalaman tersebut membuat Nanik memahami tantangan yang dihadapi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," ujarnya.

Meski demikian, Yahya menegaskan jabatan baru yang diemban Nanik tidaklah ringan. Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menurut DPR harus segera dibenahi agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan lebih efektif dan bebas dari masalah.

Persoalan pertama adalah tata kelola anggaran dan operasional program MBG. Yahya menilai aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama yang harus diperkuat mengingat program tersebut menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar.

Menurutnya, sistem distribusi dan pengelolaan anggaran harus dibenahi agar tidak menimbulkan celah penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.

"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi," jelas Yahya.

Selain itu, DPR juga meminta BGN memastikan akurasi data penerima manfaat dan memperkuat rantai pasok dari pusat hingga daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran anggaran yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran," lanjutnya.

Pekerjaan rumah kedua berkaitan dengan penegakan disiplin dan standar keamanan pangan dalam program MBG. Yahya menyinggung sejumlah insiden keracunan makanan yang sempat terjadi dan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, pengawasan terhadap kualitas bahan baku, kebersihan dapur, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus diperketat untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.

"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident," tegas Yahya.

Ia menambahkan pengawasan berkala tidak boleh longgar karena program MBG menyangkut jutaan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Adapun tantangan ketiga yang dinilai mendesak adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yahya menyebut ego sektoral masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG.

Karena itu, BGN diminta membangun koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

"Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral," katanya.

Menurut Yahya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan program berjalan efektif hingga tingkat daerah.

Baca Juga: Golkar: Gandengan Tangan Prabowo-Megawati Jadi Pengingat agar Politik Tak Terbelah

"Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," ujarnya.

Yahya berharap kepemimpinan baru di BGN tidak hanya mampu memperbaiki tata kelola internal lembaga, tetapi juga menjadikan MBG sebagai motor penggerak peningkatan kualitas gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari berbagai persoalan yang merugikan masyarakat.

"BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat," pungkasnya.