Pemerintah Tarik Utang Rp386 Triliun hingga Mei 2026, Ini Penjelasan Purbaya

Pemerintah telah menarik pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp386 triliun hingga Mei 2026, seiring kebutuhan pembiayaan APBN yang masih mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai realisasi pembiayaan tersebut masih berada dalam koridor yang aman karena didukung stabilitas pasar obligasi dan minat investor yang tetap tinggi.  

Ia mengungkapkan realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Mei telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1% dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun. Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan surat utang negara.

Mengenai realisasi penerbitan SBN neto, Purbaya menyebut nilainya telah mencapai sekitar Rp386 triliun. “Netonya 386,0 triliun rupiah,” ujar Purbaya, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026). 

Meski pemerintah terus menambah pembiayaan utang, Purbaya menegaskan kondisi pasar surat utang domestik masih relatif stabil di tengah tekanan pasar keuangan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurut dia, indikator kepercayaan investor terhadap instrumen utang pemerintah masih terjaga. Hal itu tercermin dari pergerakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun yang relatif stabil di kisaran 6,67%-6,8%, serta tingginya minat investor dalam lelang surat utang pemerintah.

“Kalau kita lihat, yield SUN cenderung flat di 6,67. Sekarang naik sedikit ke 6,8, tapi relatif stabil, jadi stabilitas pasar obligasi kita tetap terjaga,” katanya.  

Ia menambahkan rasio penawaran masuk terhadap target penerbitan (bid to cover ratio) juga masih menunjukkan permintaan yang kuat. Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tersebut tercatat sekitar 1,8 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,6 kali.

“Kepercayaan kepada surat utang kita masih amat tinggi. Investor jangka panjang di pasar modal masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujar Purbaya.  

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pasar obligasi. Hingga awal Juni 2026, pemerintah telah membeli SBN di pasar sekunder sekitar Rp11 triliun melalui skema stabilisasi pasar.

“Untuk pembelian bond di secondary market kita masih lakukan. Sekarang sekitar 11 triliun rupiah so far,” kata Purbaya.  

Kementerian Keuangan juga menyiapkan strategi diversifikasi sumber pembiayaan guna mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Salah satunya melalui penjajakan penerbitan Panda Bond di China dan Euro Bond untuk investor Eropa.

Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp18.000, Bagaimana Kemampuan Pemerintah Bayar Utang?

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.655,7 Triliun pada Kuartal I 2026

“Minggu depan saya akan ke China untuk promosi Panda Bond. Habis itu ke Inggris untuk investor meeting dengan Eropa,” ujarnya.  

Berdasarkan data APBN hingga Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut menyebabkan APBN mencatat defisit Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Namun keseimbangan primer kembali mencatat surplus Rp58,6 triliun.