BGN Kurangi Ketergantungan APBN, CSR hingga Hibah Asing Disiapkan untuk MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan skema pendanaan alternatif untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang belum banyak tersentuh investor.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan program unggulan pemerintah itu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya membuka peluang penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari BUMN, dukungan perusahaan swasta, hingga hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan dan operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Menurut Nanik, skema tersebut akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki investor atau mitra yang siap membangun dapur MBG secara mandiri.

"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga," ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk memperluas jangkauan program sekaligus membantu pemerintah mempercepat pemerataan layanan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Selain mencari sumber pendanaan baru, BGN juga tengah melakukan efisiensi dan penataan ulang pelaksanaan Program MBG agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara pembukaan dapur baru sembari melakukan evaluasi terhadap sebaran dan kapasitas layanan yang telah ada.

Saat ini tercatat terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang guna memastikan kesesuaian antara kapasitas dapur dan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.

BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru karena distribusi fasilitas MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang kebutuhan di berbagai daerah.

"Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," kata Nanik.

Di sisi lain, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.

Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini masuk dalam cakupan program MBG di seluruh Indonesia.

"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," ujarnya.

Baca Juga: Terbengkalai! 21.801 Motor Listrik MBG Rp 1,39 Triliun Menumpuk di Gudang Setelah Skandal BGN Terbongkar

Nanik menegaskan bahwa fokus BGN pada 2026 bukan lagi sekadar memperbanyak jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program berjalan sesuai petunjuk teknis.

Menurut dia, Program MBG merupakan amanah strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat bawah.

"Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah," kata Nanik.