PLTP Bikin Sumur Kering? Ini Jawaban Kementerian ESDM

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang kerap dikaitkan dengan potensi berkurangnya sumber air di sekitar wilayah operasinya.

Menurut Harris, persepsi tersebut perlu diluruskan karena fluida yang dimanfaatkan dalam pembangkit panas bumi berasal dari lapisan bawah permukaan bumi, bukan dari sumber air yang digunakan masyarakat sehari-hari.

"Misalnya geothermal. Ada isu-isu terkait dengan, 'Oh itu nanti bisa membuat sumur kering'. Sebenarnya itu bisa dijawab bahwa fluida yang dipakai di geothermal itu bukan air permukaan, tapi air yang ada di kedalaman sampai satu setengah kilo," kata Harris di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ia menegaskan pemanfaatan fluida panas bumi tidak akan mengganggu ketersediaan air permukaan yang menjadi sumber konsumsi masyarakat.

"Bukan yang ada di permukaan. Jadi yang di permukaan itu tidak terganggu, artinya air konsumsi masyarakat itu tidak terganggu. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini belum semuanya dipahami masyarakat sehingga memang perlu ada sosialisasi, perlu ada penyampaian informasi," ujarnya.

Harris menilai masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi panas bumi menjadi tantangan dalam pengembangan energi terbarukan. Karena itu, pemerintah terus mendorong sosialisasi dan penyebaran informasi yang lebih masif agar masyarakat memahami manfaat maupun proses kerja pembangkit panas bumi.

Baca Juga: Kementerian ESDM Kaji Isu Penundaan Impor Batu Bara China, APBI: Ekspor Masih Berjalan Normal

Baca Juga: ESDM Siapkan Penyesuaian Kebijakan Jaga Ekspor Batubara di Tengah Skema Ekspor Satu Pintu

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia hingga April 2026 mencapai 2,75 gigawatt (GW), atau sekitar 2% dari total kapasitas pembangkit nasional yang mencapai 108 GW.

Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 5,2 GW.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, pengembangan panas bumi terbesar direncanakan berada di Jawa dengan kapasitas 2.503 megawatt (MW), disusul Sumatra 2.017 MW, Sulawesi 305 MW, serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara sebesar 332 MW.