Koalisi Distribusional: Program Baik Berubah Menjadi Perburuan Rente

Selalu ada cerita tentang kebijakan dan program mulia yang dirancang pemimpin untuk rakyat, tetapi kemudian berubah menjadi ladang perburuan rente ekonomi yang menghambat sebuah negara mencapai kemakmuran. Kemakmuran memang tercipta, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Perubahan dari tujuan mulia menjadi praktik korupsi dan rent-seeking merupakan salah satu paradoks terbesar dalam pembangunan.

Hampir semua program pemerintah lahir dengan niat baik. Program-program tersebut dikampanyekan secara terbuka untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, membangun infrastruktur, memperkuat desa, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sebagian program justru menjadi sumber korupsi, pemborosan, dan perburuan rente (rent-seeking).

Ketika kekuasaan mengendalikan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar, kebijakan publik akan menjadi objek perebutan berbagai kepentingan. Tidak hanya di Indonesia, banyak program dan kebijakan yang mulia untuk rakyat berubah menjadi ladang pertumbuhan rente ekonomi di tengah politik kekuasaan. Di mana letak kesalahannya dan bagaimana proses perubahan dari program yang baik menjadi bancakan korupsi? Lalu, bagaimana memperbaikinya?

Kita harus mengenali akar masalahnya terlebih dahulu. Ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, menjelaskan bahwa di sekitar presiden selalu ada kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui produktivitas, inovasi, dan kerja keras. Kebijakan dan program biasanya gagal karena masuk ke dalam struktur kekuasaan yang menciptakan insentif rente, bukan insentif produksi.

Fenomena ini merupakan persoalan kelembagaan yang dijelaskan Olson melalui teori distributional coalition (koalisi distribusional). Kelompok-kelompok ini dapat berupa lobi informal, asosiasi bisnis dan perdagangan, hingga elite serikat buruh.

Kelompok-kelompok tersebut mencari hak-hak istimewa dari negara, berburu rente ekonomi, dan meminta perlindungan khusus. Dari sinilah kemudian terbangun kolusi antara kekuasaan negara dengan kelompok lobi dan pengusaha tertentu secara tertutup. Akibatnya, ekonomi menjadi kurang fleksibel, efisiensi menurun, dan inovasi berjalan lambat.

Fenomena ini marak terjadi dalam ekosistem bisnis dan politik Indonesia. Olson menjelaskan dalam bukunya, The Logic of Collective Action, bahwa kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas. Sementara itu, kepentingan masyarakat umum justru terabaikan. Karena tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai, praktik rent-seeking sulit dicegah. Akses terhadap kekuasaan dan proses kebijakan yang tertutup semakin memperkuat kondisi tersebut.

Mengapa program yang baik bisa berubah menjadi sumber rente? Awalnya jelas berasal dari konsentrasi kekuasaan, yang kemudian diikuti melemahnya pengawasan karena tidak adanya checks and balances, masuknya broker politik, hingga normalisasi praktik rent-seeking dan korupsi.

Karena itu, solusi utama bukan sekadar mengganti atau memenjarakan pelaku. Yang lebih penting adalah membangun institusi yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan, transparansi semakin mudah diwujudkan, dan akuntabilitas menjadi budaya. Dalam istilah ekonomi kelembagaan, hal ini dikenal sebagai getting institutions right.