Usai Dadan Dicopot dari BGN, Pengadaan 48.800 Motor Listrik Senilai Rp 2,4 Triliun Kembali Disorot

Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan publik pada sejumlah kebijakan yang sempat menuai kontroversi selama lembaga tersebut dipimpin Dadan Hindayana. Salah satunya adalah pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Presiden Prabowo resmi mengganti jajaran pimpinan BGN. Selain Dadan Hindayana yang menjabat sebagai Kepala BGN, dua wakil kepala yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga diberhentikan dari posisinya.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pada Selasa (2/6/2026).

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga disertai apresiasi atas kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi dan mengembangkan BGN sejak lembaga itu dibentuk.

Baca Juga: Usai Korupsi Dadan Hindayana, Kini Isu Dana Telat Cair Bikin Mogok Dapur MBG

Menanggapi pencopotannya, Dadan mengaku menghormati keputusan Presiden. Menurutnya, pergantian pimpinan merupakan kewenangan penuh kepala negara.

"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," ujar Dadan.

Pengadaan Motor Listrik Bernilai Triliunan

Di masa kepemimpinan Dadan, salah satu kebijakan yang paling banyak disorot adalah rencana pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat dua paket pengadaan kendaraan roda dua dengan nilai yang sangat besar.

Masing-masing paket tercatat memiliki nilai sekitar Rp 1,22 triliun yang bersumber dari APBN dan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing. Paket tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di berbagai wilayah.

Menariknya, kedua paket sama-sama mencantumkan volume sebanyak 24.400 unit kendaraan. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 48.800 unit motor listrik.

Meski dokumen pengadaan tidak merinci tipe kendaraan yang dibeli, motor yang digunakan diduga merupakan Emmo JVX GT. Model tersebut juga tercantum dalam katalog elektronik pemerintah dengan harga sekitar Rp 49,95 juta per unit, termasuk PPN 12 persen.

Baca Juga: Terseret Kasus Korupsi Dadan Hindayana, Begini Nasib 21 Ribu Motor Listrik BGN

Dengan harga tersebut, nilai satu paket pengadaan mencapai sekitar Rp 1,218 triliun. Jika dihitung untuk dua paket, total anggarannya menembus Rp 2,43 triliun.

Sempat Dipertanyakan Publik

Besarnya nilai pengadaan membuat kebijakan ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, saat isu tersebut mencuat, merek motor listrik yang disebut dalam pengadaan itu diketahui masih memiliki jaringan penjualan yang sangat terbatas di Indonesia.

Selain itu, kesiapan layanan purnajual juga menjadi pertanyaan mengingat kendaraan tersebut direncanakan untuk digunakan di berbagai daerah dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

Menkeu Akui Sempat Kecolongan

Sorotan terhadap pengadaan motor listrik BGN semakin menguat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak rencana pembelian tersebut.

Menurut Purbaya, pengadaan itu tetap bisa berjalan karena adanya celah dalam sistem penganggaran yang membuat transaksi tersebut tidak terdeteksi.

"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi, sehingga sempat keluar," kata Purbaya.

Baca Juga: Istana Janji Program MBG Bakal Ditata Ulang Menyeluruh Secepatnya

Ia menegaskan pemerintah telah melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," ujarnya.