Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Stok CPO Melimpah 52 Juta Ton, Amran Garansi Program B50 Jalan Terus Tanpa Ganggu Ekspor

        Stok CPO Melimpah 52 Juta Ton, Amran Garansi Program B50 Jalan Terus Tanpa Ganggu Ekspor Kredit Foto: Muhammad Farhan Shatry
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan peluncuran B50 sebagai biofuel solar nasional tidak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO)

        Amran menjelaskan produksi CPO saat ini mencapai 52 juta ton. Sementara kebutuhan ekspor hanya memakan stok 32 juta ton.

        "CPO kita 52 juta ton. Kita ekspor 32 juta ton. Artinya berlebih, kan? Bahkan naik produksi setelah B40, naik 6 juta ton ekspor kita," jelas Amran saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Senin (29/6/2026).

        Atas keterangannya tersebut, Amran menegaskan kebutuhan B50 hanya membutuhkan sekira 5,3 juta ton stok CPO nasional.

        "Artinya, padahal kita cuma untuk B50 hanya 5,3 juta ton," ujarnya.

        Sebelumnya, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50 tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Pasalnya kebijakan ini justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani.

        Baca Juga: Implementasi Program B50 Bakal Mengancam Petani Sawit Rakyat

        Baca Juga: Soal Mandatori B50, Pemerintah Diminta Tak Terburu-Buru

        Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menekankan sejak awal pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

        "Pendekatan tersebut jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani," ungkap dia dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Muhammad Farhan Shatry
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: