Termasuk Perhotelan, Prabowo Sebut BUMN di Beberapa Sektor Ini Tak Pernah Untung dan Bakal Ditutup

Rencana Presiden Prabowo Subianto menutup ratusan badan usaha milik negara (BUMN) akan menyasar sejumlah sektor yang dinilai terus merugi dan membebani keuangan negara. 

Restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih efisien sekaligus mempersempit potensi praktik korupsi.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Selasa (23/6/2026), Prabowo mengungkapkan pemerintah menargetkan penutupan sekitar 700 hingga 800 BUMN yang tidak sehat. Sektor yang akan terdampak meliputi logistik, manajemen aset, sekuritas, industri perhotelan, industri semen, hingga asuransi.

Menurut Prabowo, banyak perusahaan negara di sektor-sektor tersebut selama ini tidak mampu menghasilkan keuntungan dan justru menjadi beban bagi anggaran negara. Meski merugi, perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional, termasuk membayar jajaran direksi dan komisaris.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," ujar Prabowo.

Ia menyebut pemerintah sejauh ini telah menutup sekitar 240 BUMN yang tidak sehat. Kebijakan tersebut diklaim menghasilkan penghematan anggaran hingga triliunan rupiah melalui pemangkasan biaya operasional dan manajemen perusahaan.

Baca Juga: Tambah Lima Ruas Jalan di Papua, Gubernur Papua hingga Bupati Jayapura Sampaikan Pesan untuk Prabowo

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 perusahaan dipangkas menjadi sekitar 250 entitas melalui proses konsolidasi dan penutupan. Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengelola (BP) BUMN juga menargetkan pengurangan jumlah BUMN beserta anak usahanya dari sekitar 1.100 perusahaan menjadi 257 entitas melalui proses konsolidasi.