Purbaya Tegaskan SILPA Rp255 Triliun Bagian dari Strategi Jaga Likuiditas Negara

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) bukan disebabkan oleh rendahnya penyerapan belanja pemerintah, melainkan merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas negara (cash management) untuk menjaga likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penjelasan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi pernyataan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah yang memperkirakan SiLPA hingga akhir 2026 dapat mencapai Rp255 triliun. Atas kondisi tersebut, Banggar meminta pemerintah mengevaluasi strategi pembiayaan APBN.

Purbaya menjelaskan pemerintah sengaja mempercepat penerbitan surat utang ketika posisi kas negara mendekati batas minimum yang telah ditetapkan. 

Langkah itu dilakukan agar pemerintah memiliki cadangan likuiditas yang cukup sehingga tidak menghadapi tekanan pendanaan apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana.

"Itu kan gini, itu berhubungan dengan cash management kita kan, pada waktu satu titik saya lihat cashnya terlalu rendah, di bawah level tertentu, jadi saya minta kita nggak boleh cashnya di bawah level tertentu ya. Jadi kita terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, penerbitan surat utang lebih awal membuat posisi kas pemerintah meningkat, sementara realisasi belanja negara berlangsung secara bertahap. Secara akuntansi, kondisi tersebut kemudian tercatat sebagai SiLPA.

"Supaya buffer kita cukup dan kayak nggak pernah panik lari ke perbankan atau ke siapapun, karena nggak punya duit, dampak dari itu, matematisnya karena belanjanya kan nggak semuanya secepat itu kan. Ada silpanya. Tapi sampai akhir tahun pasti sedikit silpanya. Kenapa? Karena anggaran kita defisit. Jadi pasti abis ya," jelasnya.

Purbaya memastikan besaran SiLPA akan terus menyusut hingga akhir tahun karena APBN 2026 tetap disusun dalam kondisi defisit, sehingga dana yang tersedia pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

Baca Juga: Purbaya Beberkan Strategi Genjot Penerimaan Pajak Tanpa Naikkan Tarif

Baca Juga: Purbaya Akui APBN 2025 Menantang, Banyak Target Tak Terpenuhi

Selain berfungsi menjaga likuiditas pemerintah, dana kas negara juga ditempatkan di sektor perbankan untuk memperkuat kapasitas penyaluran kredit kepada dunia usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut turut mendukung pemulihan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

"Untuk membuat cash kita aman, sebagian juga dipakai untuk membangun ekonomi kan. Saya tahu diperbankan kan sebagian, supaya apa? supaya banknya bisa ngasih kredit, kan perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini antaranya juga karena adanya uang dari pemerintah diperbankan," ucapnya.

Purbaya optimistis strategi pengelolaan kas tersebut akan terus mendukung aktivitas ekonomi hingga paruh kedua tahun ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Itu yang membantu ekonomi kita dua, tiga bulan terakhir. Dan mungkin tiga bulan ketiga dan keempat tahun ini. Jadi pertumbuhannya bisa kita dorong ke arah 6%. Karena saya perlu cash managemet yang betul," tutup Purbaya.