Respons Kebijakan Amerika Serikat Terapkan Biaya Upeti di Selat Hormuz, Iran: Kami Akan Adil

Pemerintah Iran menyindir keras rencana dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Selat Hormuz. Washington diketahui berencana akan mengenakan biaya sebesar dua puluh persen kepada kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai tarif yang ditetapkan dalam hal tersebut terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Iran menurutnya telah lebih dahulu mengusulkan mekanisme pemberian kompensasi bagi pihak yang menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.

Baca Juga: Don Ritto Ungkap Sosok Utama di Balik Kasus Febrie Adriansyah: 'Boboho' Tukang Catut Nama Petinggi

Namun, ia menegaskan besaran biaya yang direncanakan oleh musuhnya jauh lebih mahal dibandingkan konsep yang diinginkan Teheran.

"Dua puluh persen itu berlebihan. Kami akan adil," kata Araghchi, dikutip Selasa (15/7).

Ia juga menyebut siapa pun yang menjamin keamanan kapal-kapal dagang memang pantas memperoleh kompensasi.

"Siapa pun yang menyediakan jalur pelayaran yang aman dan menjamin kapal-kapal komersial melintas Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas jasanya," ujarnya.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa pihaknya akan mengambil alih pengamanan dari Selat Hormuz. Ia meminta negara-negara pengguna jalur itu membayar biaya perlindungan kepada Washington.

Trump menegaskan pihaknya telah mengorbankan personel dan sumber daya untuk menjaga keamanan kawasan tersebut sehingga layak memperoleh penggantian biaya.

"Kita akan menjaganya. Kita akan dibayar untuk menjaganya—sejumlah besar uang. Kita ingin mendapatkan penggantian biaya karena telah menempatkan orang-orang kita dalam bahaya," ujar Trump.

Selain mengenakan tarif, sang presiden  juga mengaktifkan kembali blokade terhadap kapal-kapal yang menuju maupun keluar dari pelabuhan milik Iran.

Baca Juga: Amerika Siap Konflik Panjang dengan Iran, Trump: Kami Pernah 19 Tahun di Vietnam

Sementara itu, Iran tetap menegaskan bahwa pengelolaan jalur tersebut berada di bawah kendalinya dan menilai kebijakan tarif versinya akan lebih adil dibandingkan rencana Amerika Serikat.