Legislator PDIP Tekankan Kontribusi Nyata Freeport Bagi Rakyat Papua

Anggota Komisi XII DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan, Arif Riyanto Uopdana, mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk memperluas jangkauan kontribusi nyata dan tanggung jawab sosialnya ke seluruh wilayah Papua, termasuk provinsi-provinsi pemekaran baru.

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa momentum komitmen pemerintah untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport hingga tahun 2061 harus menjadi babak baru bagi kesejahteraan bumi cenderawasih.

Perpanjangan izin tersebut juga diiringi kewajiban Freeport untuk melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% kepada Pemerintah RI pada tahun 2041, yang akan membuat kepemilikan saham Freeport-McMoRan (FCX) turun menjadi sekitar 37% mulai tahun 2042.

"Apa yang menjadi kenyataan di Papua hari ini, sumbangsih Freeport dirasa belum membawa hasil yang memuaskan bagi masyarakat luas. Di sisi lain, isu dampak lingkungan masih terus menjadi perhatian dan keluhan di tengah masyarakat," ujar Arif dalam rapat tersebut.

Arif menilai, meski Freeport telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan, evaluasi mendalam masih diperlukan terkait isu lingkungan dan kesejahteraan langsung masyarakat Mimika serta Papua Tengah.

Oleh karena itu, ia meminta secara khusus agar program Corporate Social Responsibility (CSR) Freeport disalurkan ke Daerah Otonom Baru (DOB), seperti Provinsi Papua Pegunungan yang saat ini memiliki keterbatasan fiskal.

Dalam kesempatan yang sama, Arif menyatakan dukungannya terhadap rencana PT Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas publik vital di wilayah pemekaran tersebut.

Ia berharap rencana pembangunan fasilitas seperti rumah sakit atau universitas di Provinsi Papua Pegunungan dapat segera direalisasikan demi menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.

Dukungan terhadap aspirasi tersebut juga dinyatakan secara kolektif oleh Komisi XII DPR RI. Kendati mengapresiasi peran penting Freeport terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, Komisi XII tetap mendorong perusahaan raksasa tambang tersebut untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Fokus utama yang ditekankan oleh parlemen adalah pengelolaan dampak lingkungan hidup yang lebih hijau serta komitmen konkret agar keberadaan Freeport membawa kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Papua.