PLN Targetkan Kapasitas Geotermal 7,9 GW pada 2033

PT PLN (Persero) menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) meningkat dari 2,8 gigawatt (GW) saat ini menjadi 7,9 GW pada 2033. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengembangan energi panas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penambahan kapasitas panas bumi akan mencapai 5,1 GW sesuai arah pengembangan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dengan tambahan tersebut, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan kapasitas geotermal terbesar di dunia.

"Indonesia memiliki peluang emas untuk membawa kekayaan panas bumi menjadi pemimpin energi dunia. Sesuai arahan Pemerintah melalui RUPTL 2025-2034, dari kapasitas 2,8 GW saat ini, ke depan kami akan mendorong penambahan kapasitas sebesar 5,1 GW atau melompat menjadi total 7,9 GW pada 2033 sekaligus berpotensi menjadi yang terbesar di dunia," tegas Darmawan dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Jakarta, dikutip Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan peta jalan RUPTL 2025-2034, pengembangan tersebut mencakup 110 proyek panas bumi. Sebanyak 25 proyek dengan kapasitas 0,6 GW akan dikembangkan PLN, sedangkan 85 proyek lainnya dengan kapasitas 4,5 GW akan dikembangkan oleh independent power producer (IPP).

Untuk mempercepat pengembangan, PLN juga membuka peluang kerja sama melalui skema Geothermal Exploration & Energy Conversion Agreement (GEECA) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PLN dan Steam Sales & Energy Conversion Agreement (SECA) untuk WKP non-PLN.

Dari rencana 79 proyek yang terdiri atas 45 proyek GEECA dan 34 proyek SECA, penambahan kapasitas panas bumi diproyeksikan mencapai 3,1 GW.

"PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra melalui skema GEECA dan SECA. Lewat kolaborasi yang fairness ini, diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan panas bumi, sebagai salah satu energi baru terbarukan domestik," ujar Darmawan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan percepatan pengembangan panas bumi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor. Pemerintah, kata dia, mendorong kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha agar pemanfaatan panas bumi dapat dipercepat.

"Atas dasar pemikiran itu, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita. Tidak ada cara lain selain melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain. Harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," ujar Bahlil.

Baca Juga: ESDM Ungkap Cadangan Bauksit RI Terbentur Masalah Tata Ruang

Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), Julfi Hadi, menilai Indonesia memiliki keunggulan besar karena memiliki sumber daya panas bumi yang luas dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik baseload.

"Indonesia mempunyai local resources, mempunyai indigenous resources, yaitu panas bumi yang terbesar di dunia. Energi panas bumi mempunyai karakteristik spesial bisa menjadi base load yang andal. Satu-satunya base load renewable yang ada pada saat ini juga terbarukan, bersih dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kunci mutlak menuju (Visi Panas Bumi) 30.1 adalah kolaborasi," kata Julfi.

Baca Juga: ESDM Ultimatum Proyek Panas Bumi Mangkrak, Izin Bisa Dicabut Jika Tak Bergerak

Baca Juga: Harga Listrik Panas Bumi Masih di Atas Batu Bara, Pemerintah Dorong Skema Karbon

Dalam IIGCE 2026, Kementerian ESDM juga menyerahkan Surat Keputusan Izin Panas Bumi (SK IPB) untuk WKP Gunung Ungaran kepada PLN. Sementara itu, PLN menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis Pengembangan Panas Bumi bersama sejumlah mitra untuk proyek PLTP dengan total kapasitas hingga 453 megawatt (MW).

PLN Indonesia Power bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk juga menandatangani Letter of Intent (LoI) terkait kerja sama pembelian tenaga listrik dari pengembangan Lahendong Binary (Bottoming) Unit 15 MW di Sulawesi Utara dan Ulubelu Binary (Bottoming) Unit 30 MW di Lampung.

"Ke depan, panas bumi tidak hanya memperkuat pasokan listrik baseload yang andal, tetapi juga sekaligus mendukung swasembada energi, ketahanan energi, dan percepatan transisi energi nasional," pungkas Darmawan.