Purbaya Larang Jakarta Cari Utang, Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Jakarta belum membutuhkan utang baru karena memiliki kas daerah yang besar.

Pramono mengatakan kapasitas fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memang tergolong besar. Namun, besarnya anggaran tersebut juga diikuti kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif di Ibu Kota.

“Saya kalo sama Pak Purbaya tanggapannya apapun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya akan tetap ajukan,” ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Menurut Pramono, kebutuhan pendanaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga kapasitas kas daerah tidak serta-merta membuat pemerintah daerah membatalkan rencana pembiayaan melalui obligasi daerah.

“Karena bagaimanapun, Pemprov DKI tau kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan uang DKI Jakarta banyak, tapi disuruh bangun yang banyak juga,” sambungnya.

Pramono juga memberikan opsi kepada pemerintah pusat apabila rencana penerbitan obligasi daerah tersebut tidak dapat direalisasikan. Dia meminta pemerintah mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta yang sebelumnya mengalami pemangkasan.

“Semua itu kan butuh duit (Pembangunan). Atau kalau tidak, Dana Bagi Hasilnya tolong dikembalikan,” tutur Pramono.

Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun sebelumnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan Pemprov DKI Jakarta menahan diri untuk menerbitkan surat utang di pasar keuangan..

Ia menilai likuiditas Jakarta masih sangat kuat dan menyarankan pemda memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan yang lebih terukur.

"Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau ngeluarin. Tapi Jakarta enggak perlu juga ngeluarin bond, uangnya kebanyakan," ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Jakarta Ditawari 37 Proyek Investasi Rp 115 Triliun, Pramono Janjikan Cuan

Baca Juga: Pramono Beri Harga Rp8 untuk Transjakarta, MRT dan LRT, 'Supaya Sama dengan Pusat'

Baca Juga: Pramono Anung Bongkar Penyebab Proyek Daerah Mangkrak: Ego Kepala Daerah Jadi Penghambat

Purbaya mendorong agar pemda memanfaatkan fasilitas pinjaman terukur dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dibandingkan menerbitkan obligasi ke pasar keuangan.

"Kami menyediakan dana lewat PT SMI. Daerah bisa pinjam ke PT SMI, nanti bayarannya dipotong dari sebagian DAU (Dana Alokasi Umum) atau utang pemerintah ke daerah. Uang disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya karena PT SMI menilai dengan teliti proyek yang dijalankan," pungkas Purbaya.