Golkar: AHY Kirim Sinyal Siap Jadi Lawannya Prabowo Meski Satu Kapal

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca adanya sinyal politik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia dinilai sudah siap untuk menjadi lawan bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Doli menilai pernyataan politikus itu mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya tidak hanya dapat dibaca sebagai pesan tentang demokrasi. Menurutnya, cara menyampaikan pernyataan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberi kesan bahwa politikus itu tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2029.

Baca Juga: Cerita Anak Buah Prabowo Saat Jadi Oposisi Jokowi: Sakit Sekali Rasanya Ketika Hukum Menjadi Alat...

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, dia seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Doli sebenarnya menyatakan setuju dengan substansi pernyataan AHY. Menurutnya, demokrasi memang harus terus dijaga, sementara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan bernegara.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh dia, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara," katanya.

Namun, persoalan muncul karena politikus itu saat ini bukan berada di luar pemerintahan. Ketua Umum Demokrat tersebut merupakan bagian dari Koalisi Presiden Prabowo Subianto.

Doli menilai posisi tersebut membuat pernyataan dari politikus itu memiliki dimensi politik yang berbeda. Terlebih, menurut dia, suasana politik menuju pilpres mendatang mulai semakin terbuka.

Doli sendiri melihat pernyataan tersebut sebagai bagian dari fenomena lebih besar, yakni mulai munculnya kalkulasi politik untuk Pilpres 2029. Ia mengatakan sejumlah kekuatan politik sudah mulai memasang kuda-kuda meskipun kontestasi tersebut masih cukup jauh.

"Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' pilpres mendatang tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.

Menurutnya, demokrasi tidak seharusnya hanya dilihat dari keberadaan pemilu sebagai sebuah prosedur. Ada sejumlah unsur lain yang menentukan apakah demokrasi benar-benar berjalan secara sehat.

Baca Juga: Gerindra Sindir Jokowi: Mohon Maaf, Prabowo Sekarang Jauh Lebih Demokratis

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu," tegas AHY.