Cerita Anak Buah Prabowo Saat Jadi Oposisi Jokowi: Sakit Sekali Rasanya Ketika Hukum Menjadi Alat...

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman mengungkap pengalaman saat dirinya masih berada di luar pemerintahan. Anak Buah Prabowo Subianto tersebut mengaku pernah merasakan beratnya menjadi oposisi ketika berhadapan dengan kekuasaan seperti pada era dari Joko Widodo (Jokowi).

Pengalaman itu pula yang kini disebut menjadi salah satu pertimbangannya ketika anggota dewan membahas aturan yang berpotensi memiliki kekuatan besar, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Baca Juga: UGM Klarifikasi: Ir. Kasmudjo Bukan Pembimbing Skripsi Jokowi

"Saya pernah di oposisi juga sebelum saya di pemerintahan, pendukung partai pemerintah. Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan," ujar Habiburokhman, dikutip Selasa (8/9/2026).

Habiburokhman mengatakan pengalaman berada di luar kekuasaan membuat dirinya memahami bahwa aturan hukum tidak boleh hanya dirancang dengan mempertimbangkan kondisi politik saat ini.

Sebab, menurut dia, posisi politik dapat berubah. Mereka yang hari ini memegang kekuasaan bisa saja suatu saat berada di luar pemerintahan, sementara pihak oposisi dapat berganti menjadi penguasa.

Kekhawatiran itulah yang membuat Habiburokhman mengaku terus memikirkan potensi penyalahgunaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya? Itulah yang selalu kami pikirkan," katanya.

Menurut Habiburokhman, anggota dewan harus memastikan aturan tersebut tidak membuka ruang bagi abuse of power. Ia menilai pembentuk undang-undang harus melihat persoalan bukan hanya dari perspektif pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga dari posisi masyarakat biasa dan kelompok yang berada di luar pemerintahan.

"Harus berpikir kita jangan di posisi sekarang pemegang kekuasaan. Harus berpikir kita ada di posisi rakyat biasa yang lemah, ada di oposisi mungkin yang berseberangan," ungkapnya.

Habiburokhman menyebut perspektif tersebut penting agar hukum tidak berubah menjadi alat politik ketika berada di tangan penguasa.

Pengalaman masa lalu, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa kekuasaan dan hukum harus memiliki batas yang jelas. Karena itu, anggota dewan perlu memastikan instrumen hukum yang dibentuk tidak dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

Baca Juga: Pakar: Ganjar Sibuk Lari-lari, Anies Pengangguran, Gibran Kosong, Teddy Justru Sibuk Kerja

Bagi dia, aturan harus tetap aman digunakan ketika terjadi pergantian kekuasaan. Dengan cara itu, siapa pun yang nantinya berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap memiliki perlindungan hukum yang sama.