Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan untuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan politikus itu soal konsekuensi posisinya sebagai bagian dari Koalisi Presiden Prabowo Subianto.
Doli mengatakan politikus itu tidak dapat hanya berbicara mengenai demokrasi dan hak masyarakat tanpa ikut memikul tanggung jawab atas kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini. AHY menurutnya saat ini merupakan bagian dari pemerintahan sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
Baca Juga: Cerita Anak Buah Prabowo Saat Jadi Oposisi Jokowi: Sakit Sekali Rasanya Ketika Hukum Menjadi Alat...
"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Doli mengaku sepakat dengan substansi pernyataan bahwa kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya. Ia menilai demokrasi memang harus terus dijaga dan seluruh elemen negara memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Namun, Doli menilai konteks politiknya menjadi berbeda karena yang menyampaikan hal tersebut saat ini duduk di pemerintahan. Menurut dia, pemerintah, anggota dewan dan partai politik tidak dapat dipisahkan ketika membicarakan kesulitan yang sedang dihadapi rakyat.
"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, anggota dewan dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," ujar Doli.
Karena itu, ia mengingatkan agar kritik ataupun pesan politik tidak membuat tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat seolah hanya berada di tangan pihak lain.
Doli juga melihat pernyataan tersebut memiliki konsekuensi politik lain. AHY bisa dilihat telah memberikan sinyal kesiapan menjadi salah satu kandidat dalam Pilpres 2029.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kepastian bukan hanya dibutuhkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha. Karena itu, pengelolaan negara harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Gerindra Sindir Jokowi: Mohon Maaf, Prabowo Sekarang Jauh Lebih Demokratis
"Rakyat membutuhkan kepastian, dunia usaha membutuhkan kepastian, negara membutuhkan kepercayaan," tutur AHY.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar