Mahfud MD: Keracunan MBG Ini Kecelakaan Berkelanjutan, Itu Artinya Kesengajaan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal manfaat program, tetapi juga rentetan kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan melontarkan pernyataan keras. Ia menyebut kasus keracunan yang terjadi berulang kali sebagai “kecelakaan berkelanjutan” dan menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara serius sistem penyediaan makanan hingga kontrak dengan pihak yang terlibat dalam program tersebut.

"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," kata Mahfud MD dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Pakar: Prabowo Contek Cara Donald Trump Hadapi Kritikan Rakyat

Mahfud menyoroti keberadaan kontrak dengan penyedia makanan yang masih berjalan. Menurut dia, terdapat sekitar 27.000 kontrak dengan pihak penyedia dalam pelaksanaan MBG.

Ia mempertanyakan apakah seluruh penyedia tersebut memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Salah satu hal yang menurutnya perlu diperhatikan adalah kapasitas dapur MBG yang dapat mencapai ribuan porsi dalam sehari.

Mahfud menyebut terdapat dapur yang melayani hingga 2.000 porsi per hari. Menurutnya, produksi dalam jumlah besar harus diikuti pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari kualitas bahan pangan, pengolahan, penyimpanan hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Karena itu, Mahfud mendorong pemerintah berani mengevaluasi kontrak yang dinilai bermasalah. Bahkan, apabila diperlukan, kontrak tersebut menurutnya perlu dihentikan meskipun pemerintah harus menghadapi konsekuensi berupa kerugian anggaran.

Baca Juga: PKB: Oke Saja Kalau AHY Maju Pilpres 2029, Termasuk Keberanian

"Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi," ujarnya.

Mahfud kemudian menawarkan alternatif dalam pengelolaan dapur MBG. Ia mendorong agar sistem penyediaan makanan tidak hanya bergantung pada pihak penyedia dalam skala besar, tetapi juga melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah dan desa.

Ia mengusulkan konsep dapur berbasis sekolah atau desa dengan melibatkan koperasi desa sebagai salah satu pengelola. Dalam model tersebut, bahan pangan dapat diperoleh langsung dari petani dan peternak setempat sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.

Menurut Mahfud, makanan yang diproduksi lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat juga dapat membantu pengawasan terhadap proses penyediaannya. Namun, ia menegaskan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.

Mahfud menilai pemerintah tidak seharusnya mempertahankan mekanisme yang berpotensi menimbulkan persoalan hanya demi menjaga keberlangsungan kontrak. Baginya, keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.

"Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa," tegas Mahfud.