Kredit Foto: Cita Auliana
Pemerintah memastikan cicilan kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN tetap aman. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menjamin pemerintah tidak akan mengalami gagal bayar.
Jaminan tersebut disampaikan Purbaya setelah menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.
Purbaya menjelaskan, mekanisme pembayaran cicilan akan dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah menerima permintaan pembayaran dari Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Baca Juga: Prabowo: Semua Institusi Dunia Ramal Indonesia Jadi Ekonomi Terbesar ke-4 di 2050
"Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau," kata Purbaya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia juga memastikan cicilan kredit tersebut nantinya langsung ditransfer ke rekening Himbara sesuai permintaan Kemenkop. Bahkan, dana pembayaran disebut telah tersedia sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo.
"Uangnya ada kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," ungkap Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya fokus memastikan kewajiban pembayaran kredit KDMP berjalan lancar. Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal operasional KDMP agar dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Kubu Yaqut Bilang Ada Koruptor Kasus Kuota Haji yang Masih Bekerja di Kemenag
Keberadaan KDMP nantinya juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Purbaya mengatakan, pemanfaatan koperasi tersebut akan dimaksimalkan, termasuk dalam distribusi barang-barang subsidi.
"Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi di sana dipastikan hanya lewat sana," ujarnya.
Sementara itu, Ferry Juliantono mengatakan satgas tersebut tidak hanya melibatkan Kementerian Koperasi. Menkeu Purbaya dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria juga akan masuk dalam satuan tugas tersebut.
Satgas itu nantinya akan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran barang subsidi pemerintah melalui infrastruktur KDMP.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri