Kredit Foto: BPMI/Laily Rachev
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari pakar politik dan ilmu pemerintahan sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof Ryaas Rasyid, yang menilai Presiden Prabowo Subianto sudah menjadi korban dari program yang digagasnya sendiri.
Menurut Ryaas, persoalan MBG tidak lagi sekadar mengenai apakah Prabowo terjebak dalam program tersebut. Ia menilai pelaksanaannya justru telah berubah menjadi beban bagi sang Presiden.
“Sekarang bukan lagi dijebakkan, dia sudah jadi beban. Prabowo sudah jadi korban MBG,” kata Ryaas dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Datang ke Australia, Sosok Ini Klaim Lembaga Pendidikan Gibran Bukan Sekolah atau Univ, tapi...
Ryaas bahkan memperkirakan dampak pelaksanaan MBG terhadap Prabowo akan semakin terasa dalam waktu dekat. Ia menilai persoalan manajemen menjadi salah satu titik yang membuat program tersebut sulit berjalan sesuai harapan.
Karena itu, Ryaas mendorong Prabowo berani melakukan evaluasi terhadap MBG. Menurutnya, Prabowo tidak perlu gengsi untuk mengoreksi program yang sebelumnya menjadi bagian dari visinya sendiri apabila pelaksanaannya tidak mencapai sasaran.
“Presiden harus besar hati mengatakan itu visi saya. Saya koreksi demi kepentingan negara, demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, demi tercapainya sasaran, kita hentikan, dan kita ganti dengan proyek yang lebih langsung mengenai kepentingan,” terang dia.
“Tidak seperti sekarang, dan jangan lagi libatkan itu pihak-pihak yang tidak kompeten untuk mengurus MBG. Bagaimana bisa institusi-institusi. Partai-partai, polisi segala macam mengurusi makanan, ini negara apa, ini nggak ada negara lain seperti ini kita saja,” ucapnya.
Baca Juga: Roy Suryo: Makin Lama Makin Terbukti, Ijazah Jokowi 99,9 Persen Palsu
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan sikap Prabowo terhadap MBG. Menurut Ryaas, program tersebut tidak seharusnya ditempatkan seolah-olah menjadi ukuran harga diri seorang Presiden.
“Itu karena sifat ngotot presiden. Seolah-olah MBG itu adalah harga diri, dia itu kan keliru dalam menempatkan satu masalah MBG, itu kan satu instrumen saja menuju pada keberhasilan,” ungkapnya.
Ryaas menilai apabila sebuah instrumen tidak efektif mencapai tujuan, pemimpin seharusnya memiliki ruang untuk menggantinya. Baginya, kemampuan melakukan koreksi justru menjadi bagian penting dalam kepemimpinan.
“Jika instrumen itu tidak efektif, harus diganti, harus dikoreksi. Nah itulah fleksibilitas kepemimpinan. Jangan Anda kaku. Jangan pakai gengsi segala macam,” sambungnya.
Ia pun kembali menekankan pentingnya fleksibilitas bagi seorang Presiden. Menurutnya, mempertahankan sebuah kebijakan yang dinilai keliru bukan satu-satunya pilihan ketika terdapat alasan untuk melakukan perubahan.
“Fleksibilitas kepemimpinan itu adalah mengoreksi kesalahan, itu lebih dihargai daripada ngotot bertahan dalam kesalahan,” tutup Ryaas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri