Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Andi Arief Demokrat: Gibran Paling Diuntungkan Jika Dibuka di Pansus Ijazah DPR

        Andi Arief Demokrat: Gibran Paling Diuntungkan Jika Dibuka di Pansus Ijazah DPR Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya merupakan pihak yang paling membutuhkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah di DPR RI.

        Forum politik tersebut dianggap sebagai momentum emas bagi Gibran untuk membersihkan namanya dari bola liar opini publik.

        Wacana ini mengemuka merespons pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.

        Menurut Andi, meski putusan MK tidak memuat amar diskualifikasi, kemunculan frasa "tidak ditemukan ijazah" secara substansial sangat merugikan posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.

        "Pihak yang sangat dirugikan itu adalah Pak Wapres Gibran, ya. Walaupun tidak ada kata diskualifikasi, tapi di situ ada kata tidak ditemukan ijazah. Jadi, dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran," kata Andi Arief.

        Andi menyoroti bahwa selama persidangan di MK, hakim tidak menghadirkan Gibran secara langsung maupun memanggil perwakilan sekolah terkait dari Singapura dan Australia. Karena itu, DPR dianggap menjadi saluran resmi yang paling ideal untuk melakukan klarifikasi menyeluruh.

        Untuk meyakinkan publik, Andi mengungkit rekam jejak sejarah pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

        Kala itu, tekanan politik sangat kuat mengarah kepada Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Partai Demokrat. Namun, SBY tidak menghalangi proses politik tersebut dan justru menggunakannya sebagai wadah pembuktian terbalik.

        "Justru Pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada. Alkisah Pak Boediono tidak terlibat, Partai Demokrat tidak terlibat, dan Ibu Sri Mulyani tidak terlibat. Jadi patah-patahlah Pansus Century itu," kenang Andi.

        Berangkat dari pengalaman masa lalu, Andi menyarankan agar Gibran maupun kubu pendukungnya tidak perlu cemas menghadapi wacana Pansus di Senayan. Langkah ini justru bisa menjadi panggung untuk mematahkan segala keraguan publik secara terbuka dan terlegitimasi.

        "Jadi, kalau menurut saya, ini kesempatan. Kalau ada Pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran, karena Mas Gibran bisa klarifikasi di Pansus itu sendiri," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: