Guntur Romli: Selama ini PDIP Jadi Kambing Hitamnya, Ternyata Geng Jokowi yang Ditangkap Kasus Penyadapan dan Makar

Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai partainya selama ini kerap menjadi sasaran tuduhan setiap kali terjadi demonstrasi besar maupun kerusuhan.

Namun, menurut dia, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru memunculkan sorotan terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai “Geng Jokowi”.

Guntur mengatakan PDIP kerap dijadikan kambing hitam, mulai dari aksi demonstrasi pada Agustus 2025 hingga gelombang protes setelahnya. Ia juga menuding berbagai tuduhan terhadap partainya disebarkan secara masif oleh buzzer tanpa disertai bukti.

"PDI Perjuangan selalu dituduh, ternyata "Geng Jokowi" yang ditangkap dan diperiksa kasus penyadapan dan makar," kata Guntur.

Ia menegaskan, sikap kritis PDIP terhadap pemerintah bukan didasari kebencian, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Menurut Guntur, kritik partainya disampaikan melalui parlemen dan jalur konstitusional sebagai bagian dari prinsip checks and balances dalam demokrasi.

Guntur kemudian membandingkan sikap politik PDIP dengan apa yang disebutnya sebagai “Geng Jokowi”. Ia menuding kelompok tersebut terbiasa memanipulasi kekuasaan dan aturan demi kepentingan politik.

Sebagai contoh, Guntur menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden sehingga membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ia juga menyoroti pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, Guntur menyinggung Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya disisipkan tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

Ia menilai perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal kini membuka persoalan yang lebih besar terkait jejaring kekuasaan era Jokowi. Guntur turut menyoroti posisi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disebutnya sebagai jenderal pilihan Jokowi.

Dalam pernyataannya, Guntur menyebut Listyo telah ditahan dan diberhentikan dari jabatannya di Kantor Staf Presiden (KSP), serta menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak.

Menurut Guntur, sasaran penyadapan tersebut diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Ia juga menyebut Istana menilai perbuatan tersebut mengarah pada dugaan makar.

Guntur menduga persoalan ini berkaitan dengan keretakan hubungan politik, perebutan akses kekuasaan dan sumber daya, serta kekhawatiran kehilangan pengaruh di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pemerintah.

"Ini bukan kebetulan. Ini karena pecah kongsi, perebutan akses kekuasaan dan sumber daya, serta ketakutan kehilangan pengaruh di tengah buruknya kinerja pemerintahan dan derasnya kritik publik. Syahwat kekuasaan Geng Jokowi tak pernah padam. Mereka ingin kembali mengendalikan semuanya seperti sebelum 2 tahun lalu," tambahnya.

Ia menilai kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Jokowi” masih memiliki ambisi untuk kembali mengendalikan pemerintahan seperti sebelumnya. Bahkan, Guntur mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai kendaraan politik yang hendak ditumpangi, kemudian diduga berupaya dibajak melalui kegiatan yang disebutnya sebagai makar.

Karena itu, Guntur mempertanyakan pihak mana yang sebenarnya mengganggu negara. Menurut dia, kritik terbuka melalui jalur konstitusional tidak dapat disamakan dengan tindakan penyadapan terhadap kepala negara.

Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk mengungkap pihak yang memberikan perintah dan menerima hasil penyadapan.

“Usut tuntas sampai otak intelektualnya. Siapa yang memerintah, siapa yang menerima hasil sadapan. Bongkar sampai ke akarnya! Jangan takut pada 'Geng Jokowi',” tegas Guntur.