Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Skandal Century Bisa Kalah dengan Kasus Tunjangan Guru, Kenapa?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit mundur selama sepuluh tahun ke belakang terhadap pelaksanaan anggaran untuk gaji guru dan intensif guru. Hal itu dilakukan untuk mengetahui peruntukan pemangkasan sebesar Rp23,4 triliun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Johnny menambahkan tunjangan untuk guru ternyata keberadaannya fiktif. Kedua, pembayaran program intensif guru ternyata tak dibayarkan atau tak bisa diterima para guru lantaran sertifikasi terlambat.

"Kami ingin BPK untuk mereview mundur selama 10 tahun. Kalau tahun ini saja fiktifnya tidak tepat Rp23,4 triliun, tahun yang lalu Rp23,4 triliun dan seterusnya berapa ratus triliun duit yang tidak jelas selama ini? ," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menurut Johnny, anggaran puluhan triliun yang fiktif penggunaannya itu terungkap saat Komisi XI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas soal pemotongan anggaran.

"Berdasarkan informasi menteri keuangan dari pemangksan ini ada Rp23,4 triliun yang gurunya tidak ada atau fiktif atau insentifnya belum dibayarkan karena sertifikasi guru terlambat," tambahnya.

Kasus Anggara fiktif tersebut, lanjut Johnny, merupakan skandal besar korupsi yang melebihi skandal Bank Century. Skandal Bank Century yang sempat menghebohkan itu hanya sebesar Rp6,3 triliun, sedangkan skandal gaji guru fiktif dan tunjangan insentif busa mencapai ratusan triliun. Skandal ini, diduga terjadi sejak pemerintahan sebelumnya.

"Bayangkan kalau satu tahun Rp23,4 triliun kalau sepuluh tahun itu Rp230 triliun. Ingat ya Bank Century Hany Rp6,3 triliun ributnya se-Indonesia, ini Rp230 triliun ini bukan barang kecil lho," cetusnya.

"Kami iinta BPK mengaudit sepuluh tahun mundur. Bagaimana posisi fiktif jumlah guru dan keterlambatan gaji guru karena sertifikasi yang telat yang tahun ini dipangkas Rp23,4 triliun. Bolong lho itu Rp23,4 triliun bukan kecil, dari dulu," terangnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: