Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai NasDem Sulaiman Hamzah mendorong agar Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Plus segera direvisi.
"Kini kami sedang menggodok agar Rancangan Undang Undang Otsus Plus ini bisa segera mendapat pesetujuan," katanya, di Jayapura, Rabu (21/9/2016).
Menurut Sulaiman, untuk menyelesaikan masalah di Papua hanya ada satu jalan yakni kewenangan diberikan kepada daerah.
"RUU Otsus Plus harus mendapat persetujuan dan direvisi, sehingga kewenangan bisa leluasa bagi pemerintahan di Papua, maupun Papua Barat karena masih dalam satu lingkup," ujarnya.
Dia menjelaskan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengisyaratkan kebijakan yang asimetris dengan maksud Papua Barat lahir pun masih melekat dengan Papua, kemudian akan hadir lagi provinsi-provinsi lainnya.
"Kami tentu berharap seluruhnya bisa menggunakan satu payung hukum saja, sehingga tidak salah dalam menerapkan pembangunan di Papua," katanya lagi.
Dia menuturkan alasan utamanya adalah Papua dalam Otsus ini tentu tidak terjadi pada provinsi lain, kecuali Papua yang mempunyai lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua atau MRP.
"Untuk itu, suka atau tidak suka satu kesatuan Papua dan Papua Barat ini sangat tepat untuk membuat satu payung hukum untuk seluruh tanah Papua," ujarnya lagi. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
