BI Malut Gencar Sosialisasikan Gerakan Nontunai

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara (Malut), menyosialisasi gerakan nontunai bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate.

Deputi Direktur BI Pusat, Ryan Rizaldy, di Ternate, Kamis (29/9/2016), menyatakan, BI turut mendorong gerakan nasional non tunai.

Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat agar melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau biasa disebut dengan nontunai karena lebih efisen, murah dan memudahkan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia.

Bahkan, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, maka masyarakat lebih mudah melakukan transaksi dan tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak.

"Dengan begitu masyarakat akan lebih aman sebab gerakan non tunai ini juga dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada," ujar Ryan.

Dia mengemukakan, jika gerakan nontunai ini diterapkan dengan optimal, maka kepercayaan terhadap perekonomian itu bisa lebih meningkat.

"Sosialisasi langsung ke SKPD ini relatif terukur, sebab mereka merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke masyarakat sampai ke level yang paling bawah. BI terbantu karena seluruh perangkat daerah yang hadir bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ryan.

Sedangkan, Kepala BI Perwakilan Malut, Dwi Tugas Waluyanto mengatakan, belum mengetahu angka yang pasti untuk transaksi nontunai.

Namun, ukuran nasional baru 19 persen orang dewasa di Indonesia yang sudah memiliki rekening dan itu relatif rendah, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah sekitar 40 persen.

Dia mengaku, angka transaksi non tunai setidaknya di angka 20 persen, sehingga masyarakat terutama yang jauh dari pusat keramaian atau tidak terlayani oleh perbankan juga akan memiliki rekening.

"Dengan memiliki rekening, maka transaksi yang menggunakan uang tunai semakin berkurang. Bahkan transaksi apa pun yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan mengunakan non tunai, sebab lebih efektif dan aman," tandasnya.

Sebab, menjadi kendala adalah masalah jaringan. Apalagi letak geografis Malut, makanya diharapkan prasarana pendukungnya akan lebih baik.

"Lebih baik mendorong masyarakat, wala pun ada kendala seperti jaringan, tetapi jika ditunggu sampai prasarananya memadai baru dilakukan sosialisasi, akan membutuhkan tenggat waktu relatif lamayang sangat lama," tegas Dwi Tugas. (Ant)