DPD Harapkan Pemerintah Fokus Kembangkan Industri Lokal

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengharapkan pemerintah fokus pada pengembangan industri kecil di lokal sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan peran industri sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Rabu (12/10/2016), Komite II DPD menganggap kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah belum membuahkan hasil di bidang Industri.

Selama ini, pemerintah dinilai terlalu fokus pada pengembangan industri di wilayah Jawa khususnya DKI Jakarta.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di DPD RI Selasa (11/10), Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyoroti tingginya harga gas industri. Tingginya harga gas industri ini dikeluhkan oleh pelaku industri di daerah karena hanya membebani usaha mereka.

Senator dari Sumatera Utara ini menyayangkan sampai saat ini kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga gas industri belum ada hasil. Faktanya, harga gas industri di beberapa daerah masih berkisar USD 9,5 per mmbtu sampai dengan USD 13,9 per mmbtu.

"Beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III tentang penurunan BBM, listrik dan gas, tapi sampai saat ini belum membuahkan hasil. Paket kebijakan ekonomi yang mengatur gas industri dan BBM masih belum menunjukkan hasil, sampai saat ini harga masih tinggi," ujarnya.

Parlin menambahkan, Komite II menuntut Kementerian Perindustrian mengambil langkah konkrit untuk menurunkan harga gas bumi sebagai bahan baku pasokan industri untuk meningkatkan nilai tambah industri di Indonesia dan daya saing industri di pasar internasional.

Anggota-Anggota Komite II juga memaparkan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan industri di daerah mereka kepada Airlangga Hartarto untuk diambil solusi.

Senator dari NTB, Lalu Suhaimi menyoroti masalah sulitnya memasarkan produk-produk industri kecil di Lombok. Kurangnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran dianggap menjadi salah satu masalah yang menghambat perkembangan industri daerah.

"Saat ini hal yang harus diperhatikan adaah masalah pemasaran. Terkadang industri kecil mengalami permasalahan pada proses pemasaran produk mereka," katanya.

Senator dari Sulteng, Wa Ode Hamsinah menjelaskan bahwa banyak industri kecil di daerahnya yang tutup karena tidak adanya pembinaan dari pemerintah, padahal industri-industri tersebut mempunyai potensi yang bisa dioptimalkan.

Senator asal Sulut, Marhany V Pua meminta Menteri Perindustrian juga mengembangkan sektor industri di kawasan Indonesia timur. "Kita harus mendorong perkembangan industri di kawasan timur. Tujuannya agar tidak ada kesenjangan industri daerah timur dengan daerah barat," ujarnya.

Menjawab hal itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini Kementerian Perindustrian memfokuskan pada penurunan harga gas industri. Penurunan harga gas industri tersebut merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 40 Tahun 2016.

Paket ketiga yang sedang digagas oleh Kementerian Perindustrian yang memfokuskan pada gas. "Harus ada perbaikan mekanisme harga gas agar industri gas dapat bersaing di pasar global. Harga di hulu harus mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Airlangga menambahkan saat ini Kementerian Perindustrian juga mempuyai fokus terhadap penyelesaian masalah pengangguran. Penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan industri merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran.

Selain itu, untuk mengatasi pengangguran, Kemenperin juga akan mendorong sektor wiraswasta, perbaikan infrastruktur dan perubahan kemampuan tenaga kerja. Salah satunya adalah dengan melalui pendidikan vokasi.

"Untuk mengatasi pengangguran, kita akan ciptakan lulusan sekolah yang mempunyai kemampuan, salah satunya melalui vokasional. Vokasional ini akan dinasionalisasikan. Kita ingin merubah sekolah yang terdiri 60 persen vokasional dan 40 persen pendidikan," ujarnya. (Ant)