Ekonom: Harusnya S&P Bisa Berikan Indonesia Peringkat Lebih Baik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai lembaga pemeringkat global, Standard & Poor's (S&P) harusnya memberikan Indonesia peringkat yang lebih baik yakni layak investasi atau investment grade. Hal ini berkaca pada struktur APBN yang lebih baik dan keberhasilan Indonesia dalam program pengampunan pajak atau amnesti pajak pada periode pertama.

"Mestinya di dalam peringkat kita akan lebih baik. Sebab dengan adanya tax amnesty kita berhasil mendapatkan cukup besar, indikator-indikator ekonomi juga on the track," ujar Aviliani di sela Seminar Human Capital yang diselenggarakan Infobank dan Perbanas di Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Bahkan menurut dia dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 kredibilitas anggaran Indonesia jadi jauh lebih baik.

"Tapi kan kita mesti lihat periodenya kadang kita lihat periode dari tahun sebelumnya. Mungkin harusnya S&P sudah memperbaiki rating kita," pungkasnya.

Dia menyakini bila peringkat Indonesia menjadi lebih baik maka iklim investasi akan semakin besar di Indonesia. Namun Aviliani mengakui masih ada sejumlah problem bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia khususnya pada tingkat lapangan.

"Sekarang kan investasi banyak yang mau masuk tapi problemnya adalah tingkat lapangan kita masih punya masalah dengan pengadaaan barang yang masuknya ke infrastruktur dan sekarang ini masih banyak?hambatan padahal yang banyak sekarang ini dari public (sector) bukan private (sector)," jelasnya.

Menurut Aviliani, untuk memudahkan investor swasta masuk, mungkin bisa didanai swasta dulu baru kemudian pemerintah mengangsur ke swasta. Kalau itu bisa dilakukan maka dia memprediksi investasi bisa lebih cepat masuk.

"Kalau sekarang kan kita tunggu dari pemerintah?dulu ada KPK yang kadang-kadang tidak fleksibel dalam proses pengadaan. Sekarang saja orang kalau ada salah administrasi juga membuat dana implikasi dari APBD?dan APBN?agak lambat di lapangan," tutur Aviliani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disela pertemuan World Bank dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, DC, Amerika Serikat pada 4-9 Oktober 2016, mengunjungi S&P dan berharap S&P segera menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi, karena pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap struktur APBN agar menjadi lebih sehat.

"Khusus mengenai S&P yang masih belum melakukan upgrade untuk Indonesia, pertemuan ini menjadi sangat kritikal, karena saat ini merupakan titik turning point bagi mereka untuk melakukan investment mengenai investment rating Indonesia," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Lebih jauh, katanya, pertemuan dengan tiga lembaga pemeringkat terkemuka ini sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai perekonomian nasional dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan global yang semakin beragam.

"Pertemuan ini memberikan pemahaman atas perkembangan perekonomian Indonesia terutama kebijakan terakhir yang dilakukan di bidang APBN, baik dari sisi langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi pelaksanaan APBN 2016, dan pembahasan dengan DPR untuk APBN 2017, serta pelaksanaan UU Tax Amnesty," jelas dia.

Asal tahu saja lembaga pemeringkat internasional S&P dalam publikasi terbarunya pada Juni 2016 belum memberikan peringkat investment grade atau layak investasi kepada Indonesia.

Lembaga pemeringkat yang bermarkas di New York, AS, itu menekankan bahwa kinerja instrumen fiskal atau APBN yang disusun pemerintah belum begitu membaik, baik yang telah berjalan secara rutin maupun secara struktural.

S&P menekankan jika kerangka fiskal yang sudah disusun pemerintah mampu diiringi dengan perbaikan performa fiskal, dengan penurunan defisit anggaran dan jumlah pinjaman, tidak menutup kemungkinan peringkat Indonesia akan naik.