Menkeu: Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi Seperti Lari Marathon

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal pada 2017 akan dilakukan secara ekspansif untuk mendukung kinerja perekonomian, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

"Kebijakan fiskal kami ekspansif, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian, karena ini bukan lari 'sprint'. Menjaga APBN dan pertumbuhan ekonomi seperti lari marathon, jadi stamina harus dijaga terus," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sri Mulyani memastikan kebijakan fiskal pada 2017 dirancang agar mampu menghadapi tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga tata kelola dan efektivitas pelaksanaannya.

"Ini pilihan yang seimbang meski kebutuhan sangat ekspansif, karena faktor eksternal masih lemah dan itu bisa merembes ke dalam. Maka, fiskal harus bisa menahan efek global," ujarnya.

Ia juga menambahkan kebijakan fiskal pada 2017 dijabarkan melalui belanja yang lebih produktif, subsidi tepat sasaran, penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis serta fokus pada kesinambungan fiskal.

"Untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bencana alam, kami sudah melakukan mitigasi agar berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga melakukan efisiensi agar fiskal tetap 'prudent'," kata Sri Mulyani.

Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (26/10), menyetujui RUU APBN 2017 untuk disahkan menjadi UU yang mencakup postur pendapatan negara Rp1.750,2 triliun dan belanja negara Rp2.080,4 triliun.

Postur APBN 2017 ini merupakan hasil dari pembahasan maupun penyusunan antara pemerintah dengan Badan Anggaran serta Komisi DPR RI yang telah berlangsung sesuai amanat konstitusi sejak pertengahan 2016.

Besaran indikator makro tahun 2017 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.300 dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari dan "lifting" gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh maka postur Pendapatan Negara ditetapkan menjadi Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.498,8 triliun dan PNBP Rp250 triliun.

Dengan proyeksi penerimaan tersebut, rasio perpajakan (tax rasio) pada 2017 ditetapkan sebesar 11,52 persen sudah termasuk SDA Migas dan Pertambangan atau 10,93 persen dalam arti yang lebih sempit.

Sementara itu, postur Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.080,4 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp1.315,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga Rp763,5 triliun dan belanja non-Kementerian Lembaga Rp551,9 triliun. Sedangkan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp704,9 triliun dan dana desa Rp60 triliun.

Selain itu, total anggaran pendidikan dalam APBN 2017 mencapai Rp416,1 triliun atau sebanyak 20 persen dari postur belanja negara dan total anggaran kesehatan sebesar Rp104 triliun atau sebanyak lima persen dari postur belanja negara.

Dengan postur pendapatan dan belanja itu, maka defisit anggaran dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen dari PDB. (Ant)