Akses Keuangan di Kepulauan Seribu Sangat Rendah

Dunia perbankan dan lembaga keuangan dinilai masih berkonsentrasi di kota-kota besar yang mengakibatkan akses masyarakat ke perbankan masih didominasi masyarakat perkotaan. Hal ini turut terjadi di Kepulauan Seribu. Hingga saat ini hanya Bank DKI yang berani membuka cabang di Kepulauan Seribu dengan jumlah automatic machine teller (ATM) yang terbatas.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Fadjar Majardi mengungkapkan penyebab perbankan enggan ekspansi bisnisnya ke Kepulauan Seribu karena ?kontribusi ekonomi yang dihasilkan masih sangat kecil hanya 0,2%.

Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan kota administrasi lainnya di mana terbesar dipegang oleh Jakarta Pusat dengan 27% dan Jakarta Selatan 23%. Kemudian diikuti Jakarta Utara dengan 19%, Jakarta Timur 17%, dan Jakarta Barat dengan 14%.

"Bank bersifat follow economic. Kalau ekonomi (di Kepulauan Seribu) tumbuh pasti banyak bank yang berani buka cabangnya," kata dia dalam acara Media Gathering BI Provinsi DKI Jakarta 2016 di Pulau Pantara, Kepulauan Seribu, akhir pekan lalu.

Keberadaan Bank DKI di Kepulauan seribu, lanjutnya, tidak lepas dari statusnya sebagai bank pelat merah milik Pemprov DKI. Bank lain harus berpikir ratusan kali jika ingin membuka cabang di Kepulauan? Seribu.

"Bank lain kan orientasinya bisnis, harus untung. Kalau Bank DKI pasti itu diperintah karena punya Pemprov DKI," tambahnya.

Selain Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ?merupakan satu-satunya bank BUMN yang ada di Kepulauan Seribu dengan Teras Bank Kapal Bahtera Sheva. Bank mobile ini melayani kegiatan perbankan di Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Panggang.

Sebelumnya, Kepala Tim Statistik UMKM BI DKI Jakarta Ambawani Restu Widi mengatakan BI akan terus mendukung perbankan yang akan membuka layanan di seluruh Kepulauan Seribu. Pasalnya, meski sudah ada mesin anjungan tunai mandiri (ATM), jumlahnya masih amat minim.

"Kita dukung bank yang akan buka bank di Kepulauan Seribu. BI sebagai regulator juga akan melakukan edukasi mengenai keuangan nontunai di sekolah-sekolah. Karena, kita ingin membangun mindset anak sekolah dengan akses keuangan nontunai," ujarnya.