Kementerian Bidang Kemaritiman menyebut capaian program 35.000 MW yang diperkirakan hanya tercapai 19.700 MW hingga 2019 merupakan hal yang realistis.
"Tidak apa-apa, namanya hidup harus realistis," kata Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Ridwan menuturkan, sebenarnya pemerintah telah memetakan suatu program lengkap dengan hambatan yang mungkin ada.
Khusus program pembangkit listrik 35.000 MW, diakuinya berjalan lambat akibat lambannya kesepakatan bisnis.
"Tapi itu semua ada karena pergeseran kondisi," ujarnya.
Misalnya, proyek kabel listrik bertegangan tinggi bawah laut jaringan listrik Jawa-Sumatera (High Voltage Direct Current/HVDC) 500 kilo volt (kV) yang menurutnya belum juga rampung.
Lambatnya pembangunan disinyalir, katanya, akibat spesifikasi teknis yang belum sepakat antara pihak pembangun dan PT PLN (Persero).
"Saya rasa, dengan 19.700 MW itu sudah bagus, kita tinggal fokus ke situ. Sisanya tidak ditinggal tapi akan tetap dikerjakan," katanya.
Ridwan juga menyebut kapasitas listrik tersebut diyakini mencukupi kebutuhan. Ia menekankan kepastian adanya pasokan listrik menjadi prioritas utama.
"Waktu (program 35.000 MW) dirancang juga akan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi (saat itu). Sekarang kan sudah beda," katanya.
Sebelumnya, Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke 19 menyampaikan sejumlah rekomendasi diantaranya pencapaian program pembangkit listrik 35.000 MW yang pada 2019 diperkirakan hanya mencapai 19.700 MW.
Angka tersebut disepakati dengan referensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 6 persen dan pembangkit yang sudah "financial closing" (pembiayaan pembangunan) pada akhir 2016 mencapai 19.700 MW yang artinya pembangunan pembangkit akan memakan waktu 36 bulan setelahnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Advertisement