Pemerintah Diminta Selesaikan Kekerasan Etnis Rohingya Lewat Diplomasi

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi aktif guna menghentikan pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Karding kekerasan HAM yang dialami etnis Rohingya bertentangan dengan prinsip Pembukaan UUD 1945 yang menekankan nilai kemanusian.

"Saya berharap pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan kekerasan HAM yang dialami etnis Rohingya,? ujar Karding saat dihubungi wartawan, Senin (21/11/2016).

Sekretaris Jendral DPP PKB ini mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, ujar Karding, bisa melibatkan ASEAN dalam upaya penyelesaiaan kekerasan terhadap etnis Rohingya. ?Indonesia sebagai negara yang mampu merawat keragaman antar etnis dan agama, seharusnya mampu dan berperan aktif mempromosikan perdamaian di kawasan ASEAN, khususnya di Myanmar,? katanya.

Karding juga mendesak dunia international dalam hal ini PBB? untuk mengambil peran signifikan? dalam? membela etnis Rohingya. Betapa pun, kata Karding, kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa menimbulkan gejolak stabilitas keamanan di ASEAN. Hal ini karena kekerasan tersebut kerap dikaitkan dengan sentimen etnis dan agama.

Karding meminta masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tetap bersikap tenang dan proporsional dalam menyikapi pemberitaan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Saat ini menurutnya jalan terbaik yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mendoakan dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang menjadi korban. ?Tunjukan rasa simpati kita terhadap mereka dengan cara beradab dan manusiawi,? katanya.