Perempuan Nelayan Kerap Tidak Dianggap dalam Pengelolaan Perikanan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan perempuan nelayan kerap tidak dianggap padahal mereka merupakan aktor penting di dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Tanah Air.

Siaran pers Kiara di Jakarta, Senin (21/11/2016), menyatakan hal tersebut berakibat pada marjinalisasi dan tidak dilibatkannya perempuan nelayan di dalam pelbagai mekanisme pengambilan keputusan, mulai dari tingkat keluarga hingga negara.

Padahal, Kiara menegaskan bahwa peran dan kontribusi yang ditunjukkan oleh perempuan nelayan sangat penting dalam konteks memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap mereka.

Secara umum, perempuan nelayan memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pengelolaan sumber daya ikan yang setara dan berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di desa-desa pesisir.

Selain itu, FAO juga telah menegaskan, manfaat keterlibatan perempuan nelayan di dalam pengambilan keputusan terkait rumah tangga dan usaha perikanan skala kecil antara lain mempercepat pencapaian target keluarga sejahtera.

Hal tersebut karena di dalamnya tercipta pemahaman mengenai pentingnya mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

Perempuan nelayan juga dinilai meningkatkan jumlah kehadiran anak di sekolah dan pengawasan kesehatan anak oleh perempuan nelayan, serta meningkatnya tingkat kesadaran dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Sebagaimana diwartakan, nelayan Indonesia diharapkan menjadi bagian dari upaya pertahanan rakyat semesta, khususnya di wilayah perairan Indonesia karena selama ini kawasan perairan masih kerap dijadikan jalur penyelundupan.

"Mereka (nelayan) ini diharapkan mau melaporkan kepada aparat berwenang, jika menemukan gerak-gerik mencurigakan para penyelundup barang ilegal," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Mahyudin menyampaikan hal tersebut setelah membuka sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kalangan masyarakat Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (17/11), yang digelar bersama MPR RI dengan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Nelayan Indonesia.

Selama ini, menurut Mahyudin, berbagai wilayah perairan Indonesia menjadi daerah yang rawan terhadap penyelundupan barang seperti, beras, jagung, pakaian, alat elektronik serta narkoba.

Dia berpendapat aparat berwenang tidak sepenuhnya bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia yang luas dan memiliki banyak akses masuk di kawasan perairan dari kegiatan penyelundupan.

Karena itu, lanjutnya, sudah sewajarnya jika nelayan ikut berkontribusi dan menjaga wilayah NKRI dari kegiatan penyelundupan barang ilegal. (Ant)